Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frasa demokratis kemudian diterjemahkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau Pilkada. Akan tetapi, di …
Terkait keserentakan pemilu, argumen utama yang eksplisit disebut dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilihan dari sisi anggaran, waktu dan pengelolaan konflik. Pemikiran tersebut ada benarnya sebab dalam empat kali pemilu (1999, 2004, 2009 dan 2014) pemerintahan yang terbentuk hanya menghasilkan pemerintah minoritas (minority government). Presiden …
Komisi Pemilihan Umum berencana mengubah jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Ketua KPU, Ilham Saputra menjelaskan, karena pilkada serentak di seluruh daerah juga diselenggarakan pada 2024, pemilu presiden dan pemilu legislatif akan dimajukan jadwal pemungutan suaranya. Bulan Februari atau Maret jadi pilihan waktu tahapan pemungutan suara pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten/kota. Sebelumnya, Anggota …
Menata ulang desain surat suara menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Surat suara merupakan perangkat utama dalam pemilu yang berfungsi untuk menghubungkan pemilih dengan para wakilnya di partai politik. The Electoral Knowledge Network atau ACE Project menjelaskan paling tidak terdapat dua dampak utama yang dihasilkan dari desain surat suara. Pertama, desain surat …
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024. Dalam diskusi virtual (30/5), Ketua KPU mengatakan, Hari H pesta demokrasi 21 April 2024 perlu diubah menjadi 21 Februari 2024. Penggeseran jadwal bertujuan agar pilkada serentak yang juga diselenggarakan pada 2024 punya waktu lebih cukup bagi banyak tahapan prapemungutan suara. Hari H pemilu presiden …
Buku “Imajinasi Hakim Konstitusi Tafsir Pemilu Serentak” karya Didik Supriyanto berisikan informasi dan edukasi dalam mendorong format pemilu yang ideal dan konstitusional. Diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), buku ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu khususnya tahapan pengumutan dan perhitungan suara. Penulis ingin mengingatkan, pengaturan jadwal pengumutan dan perhitungan memiliki banyak konsekuensi kepada penyelenggara, pemilih, dan peserta. Seberapa …
Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Mei 2020 masih menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lima kotak. Pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu kabupaten/kota, pemilu ditumpuk pemilihannya dalam satu hari pemungutan suara. “Banyak ketentuan yang berubah dalam RUU Pemilu ini tapi mengenai jadwal, Pemilu 2024 pemilunya masih lima kotak,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …
Parliamentary threshold vs presidential threshold. Dua isu yang selalu ramai diperdebatkan setiap menjelang pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dalam dua puluh tahun terakhir perdebatan itu selalu sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut meminta keadilan ke hakim konstitusi. Saya tak hendak membahas substansi perdebatan, melainkan sekadar membincangkannya penggunaan kedua istilah tersebut yang tidak …
