Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke September 2021 menjadi skenario yang paling memungkinkan. Pengunduran ini berimplikasi teknis pada penghentian sementara tahapan yang sedang berjalan, seperti verifikasi …

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda pemilu akibat pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menyebar cepat telah membuat agenda pemilihan di banyak negara ditunda. Sebuah ujian bagi demokrasi untuk kembali pada kemanusiaan sebagai akar dan hakikat keberadaan manusia. Berdasarkan data International Institute for Democracy …

Penyelenggara dan pembuat kebijakan telah menyepakati pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai penanganan penundaan Pilkada 2020 di konteks pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Sejumlah lembaga advokasi pemilu menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan materi-materi penting masuk dalam Perpu. Kesepakatan Perpu yang merupakan capain amat penting ini jangan sampai mengulang kebuntuan atau menambah masalah baru penyelenggaraan pilkada. “Perpu ini merupakan …

Pembiayaan pilkada merupakan salah satu hal yang mesti dipastikan ada dalam rumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) penundaan pilkada. Pembiayaan pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini penting diubah menjadi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin penundaan dan keberlanjutan pilkada. Hal tersebut disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam siaran pers 31 …

Artikel ini bukan latah ikut meramaikan seruan “omnibus law” Presiden Jokowi. Sebab, gagasan menyatukan undang-undang pemilu sudah lama jadi bahasan di kalangan pegiat pemilu. Meski  UU No 7/2017 telah menyatukan tiga undang-undang pemilu, namun masih ada undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik yang terpisah. Keterpisahan ini tidak hanya menimbulkan duplikasi dan kontradiksi pengaturan, tetapi juga menyulitkan pengembangan sistem politik demokratis. …

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem presidensial, penyerentakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD tak bisa diutak-atik lagi. Boleh disertai pemilu DPRD dan atau pemilu kepala daerah, tetapi tak boleh dipisah. Rupanya parpol menolak kehendak MK ini. Dalam Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 …

Indonesia pada 2019 menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang menyelenggarakan “pemilu serentak” setelah Filipina pada 2018. Ternyata, desain pemilu serentak (concurrent election) oleh kedua negara ini tak diterapkan secara sesuai. Meminjam istilah dari guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, yang diselenggarakan Filipina adalah pemilu borongan. Dan, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nur Hasyim menyebut Pemilu 2019 …

Tafsir konstitusi yang menyimpulkan “pilkada bukan pemilu” sering jadi alasan untuk menolak gagasan penyerentakan pilkada dengan pemilu DPRD. Padahal, selain banyak tafsir terhadap pasal pemilu dan pilkada yang terpisah, ada pasal-pasal lain yang menyimpulkan pilkada juga adalah pemilu. “Pilkada dalam konstitusi secara ketatanegaraan ya adalah pemilu juga,” kata akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fajri Nursyamsi di Jakarta (8/8). Menurut …