Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) mengajak warganet menolak jabatan wakil presiden lebih dari 2 periode. Koalisi berharap, makin banyak warganet yang menandatangani petisi Change.org bertajuk “Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih dari 2 Kali”, akan makin kuat mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan jabatan wakil presiden bisa dipilih lebih dari 2 periode. Warganet bisa langsung menandatangani petisi itu langsung melalui …

Di salah satu Debat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Pasangan Calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengkampanyekan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Aksi paslon Nomor Urut 3 ini lahirkan pertanyaan, apa relevansinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemilu presiden (Pilpres)? Tagar itu kemungkinan lebih sebagai upaya peningkatan elektabilitas Asyik (Ajat-Syaikhu). Karena kita tahu, elektabilitas Prabowo Subianto berskala nasional. Sangat mungkin, seluruh warga …

Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu telah terbukti selalu sukses menyelenggarakan pemilihan umum dalam berbagai event pelaksanaan demokrasi baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Dengan tingkat kompleksitas prosedural dan elektoral yang sangat crowded dibandingkan dengan negara-negara demokrasi yang besar seperti Amerika dan India, dalam hal ini KPU dan Bawaslu perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Akan tetapi sukses penyelenggaraan pemilu tentu saja tidak …

20 tahun Reformasi Indonesia belum menghasilkan sistem politik yang mapan. Pergantian sistem politik menyertakan sistem pemilu lebih banyak bersifat coba-coba dibanding penataan perbaikan untuk kemapanan sistem. Hingga di pemilu nasional kelima pasca-Reformasi nanti pada 2019, Indonesia pertama kalinya akan menerapkan sistem presidensial yang pemilunya menggunakan desain pemilu serentak. Bagi para aktor yang terlibat merancang pemilu serentak, rekomendasi sistem politik Indonesia …

Debat konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Beberapa permohonan yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden dibatalkan dalam pelaksanaan pemilu serentak ditolak oleh MK. Sebagai sebuah putusan lembaga peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, putusan ini tentu harus dihormati. Apalagi putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir, yang sifat putusanya mengikat dan berlaku umum (erga omnes). …

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menulis artikel di rubrik Opini Kompas (8/2) mengenai efek ekor jas (coattail effect) dalam Pemilu Serentak 2019. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting ini membandingkan penerapan pemilu serentak di negara Amerika Latin dengan konteks Indonesia. Di Pemilu Serentak 2019 nanti, coattail effect lebih kuat dibanding Jokowi Effect atau Prabowo Effect yang menarik …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018. Meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Indonesia (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Berkarya, Partai Gerakan …

2017 sebagai tahun politik menggambarkan ada pekerjaan rumah dalam penegakan hukum pemilu. Politik uang dipraktekan gamblang dalam Pilkada 2017. Ujaran kekerasan hadir di ruang publik dan maya. UU No.7/2017 dan penguatan kelembagaan pemilu menyadari pekerjaan rumah ini tapi sangat mungkin bisa tak optimal diselesaikan. Dalam Diskusi Catatan Akhir Tahun 2017 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta (28/12), profesor …

Awal pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bisa diapresiasi positif karena Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu begitu terbuka dengan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan. Namun terhadap isu-isu penting, lebih banyak keputusan dalam ruang tertutup. UU Pemilu format kodifikasi untuk pemilu serentak patut diapresiasi tinggi. Selebihnya, banyak isu penting yang menggambarkan buruknya UU Pemilu ini. “Dalam aspek …

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menentukan melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa tanggal 17 April 2019 akan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tentu, di pemilu 2019 nanti publik tidak menginginkan adanya sebuah pelanggaran yang merugikan kita semua. Empat kerawanan Setidaknya ada empat …