Buku “Imajinasi Hakim Konstitusi Tafsir Pemilu Serentak” karya Didik Supriyanto berisikan informasi dan edukasi dalam mendorong format pemilu yang ideal dan konstitusional. Diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), buku ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu khususnya tahapan pengumutan dan perhitungan suara. Penulis ingin mengingatkan, pengaturan jadwal pengumutan dan perhitungan memiliki banyak konsekuensi kepada penyelenggara, pemilih, dan peserta. Seberapa …

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Mei 2020 masih menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lima kotak. Pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu kabupaten/kota, pemilu ditumpuk pemilihannya dalam satu hari pemungutan suara. “Banyak ketentuan yang berubah dalam RUU Pemilu ini tapi mengenai jadwal, Pemilu 2024 pemilunya masih lima kotak,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Parliamentary threshold vs presidential threshold. Dua isu yang selalu ramai diperdebatkan setiap menjelang pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dalam dua puluh tahun terakhir perdebatan itu selalu sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut meminta keadilan ke hakim konstitusi. Saya tak hendak membahas substansi perdebatan, melainkan sekadar membincangkannya penggunaan kedua istilah tersebut yang tidak …

Unduh dokumen: NA RUU ttg Pemilu tgl 10 April 20202. RUU Pemilu TIM BKD 12042020#.doc lampiran RUU Pemilu TIM BKD 09042020 RESUME RUU PEMILU 11042020.ppt

Unduh dokumen: RESUME RUU PEMILU 11042020.ppt

Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pilkada serentak yang awalnya direncanakan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal ini memunculkan pertanyaan, tepat kah menunda pilkada di masa pandemik Covid-19 ke Desember 2020 yang berarti hanya mundur tiga bulan? Jika melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar di seluruh provinsi Indonesia rasanya pandemik ini …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke September 2021 menjadi skenario yang paling memungkinkan. Pengunduran ini berimplikasi teknis pada penghentian sementara tahapan yang sedang berjalan, seperti verifikasi …

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akibat Covid-19. Indonesia menjadi negara ke-37 yang menunda pemilu akibat pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 yang menyebar cepat telah membuat agenda pemilihan di banyak negara ditunda. Sebuah ujian bagi demokrasi untuk kembali pada kemanusiaan sebagai akar dan hakikat keberadaan manusia. Berdasarkan data International Institute for Democracy …