April 15, 2024
iden

Tag Archives: penegakan hukum pemilu

Menelisik Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024

Semua jenis pemilu secara serentak sudah hampir pasti akan digelar pada tahun yang sama yakni tahun 2024. Dilihat dari sisi undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada sejauh ini belum ada perubahan. Masih tetap menggunakan UU 7/2017 tentang Pemilihan …

Read More »

Jadikan Pemberhentian Bahan Evaluasi Penyelenggara Pemilu

DKPP memberi peringatan keras terakhir kepada ketua dan empat anggota KPU terkait pelanggaran etik. DKPP juga memberhentikan secara tetap anggota KPU, Evi Novida Ginting. Menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu. Pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting, oleh Dewan Kehormatan …

Read More »

DKPP Putuskan “Pemberhentian Tetap” Satu Anggota KPU dan “Peringatan Keras Terakhir” untuk Enam Lainnya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan pada 18 Maret 2020 di Jakarta yang memberhentikan tetap satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat pusat, Evi Novida Ginting. Sedangkan, enam anggota lainnya mendapat sanksi “Peringatan Keras Terakhir”. Oleh DKPP, pemberhentian tetap …

Read More »

PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Akhir-akhir ini dalam kaitan pelaksanaan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya terkait SPPU yang melibatkan bakal calon mantan narapidana korupsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi suatu bagian yang diperbincangkan bahkan diperdebatkan. …

Read More »

Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu disuatu …

Read More »

Dinasti Politik dan Keburukan Citra Demokrasi Indonesia

“Makahmah Konstitusi (MK) legalkan Dinasti Politik, Awal pengalihan bentuk negara Republik pada bentuk negara Kerajaan. Mastinya lembaga hokum tertinggi tidak semenang legalkan tanpa study kelayakan. Dinasti Politik menuju gerbang penderitaan rakyat kecil juga akan kembali pada kehidupan masyarakat Indonesia pada …

Read More »

Tindak Pidana Pemilu Mesti Terus Diusut Meski Hasil Pemilu Sudah Diketahui

Beberapa tindak pidana yang ditemukan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tak boleh berhenti diusut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus terus bekerja menjamin keadilan pemilu. “Ini tidak boleh berhenti penanganannya. Bawaslu harus tetap bekerja menegakkan hukum pilkada, menjamin electoral justice …

Read More »

Ironi Money Politic Pasca Pilkada

Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah kembali mencatatkan “catur succes” elektoral, dalam gelombang kedua Pilkada serentak 2017 kemarin. Dari 101 daerah yang tersebar di Provinsi, Kabupaten, dan Kota setidak-tidaknya telah terdapat Pasangan Calon (Paslon) yang tinggal selangkah lagi akan menuju singgasana …

Read More »

Sanksi Mutasi Petahana di Pilkada Boalemo

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang kedua menghadirkan dinamika yang berbeda.  Maklum, Pilkada gelombang kedua ini mendapat aroma  perubahan dengan lahirnya revisi UU Pemilihan melalui UU No 10 tahun 2016.  Salah satu perubahan yang di muat dalam UU 10 tahun …

Read More »

Calon Bermasalah Hukum Bukan di Pilkada DKI Saja

Calon bermasalah hukum dalam kontestasi pilkada bukan hanya di DKI Jakarta. Dari 101 daerah penyelenggara pilkada serentak 2017, setidaknya ada enam calon berstatus Tersangka. Hanya Basuki Tjahaja Purnama yang status Tersangkanya diproses cepat menjadi Terdakwa. Prinsip praduga tak bersalah perlu …

Read More »