Tag Archives: penegakan hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Pemilu 2019. Putusan final PTUN ini harus ditindaklanjuti KPU Sulsel dengan mengubah keputusan, mengganti caleg nomor 1 …

Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, …

Ahad 5 Juli 2020, tepat sudah 50 tahun usia Prof. Topo Santoso. Berkat dua buah karya monumentalnya “Kriminologi” yang ditulis bersama dengan Eva Achjani Zulfa dan “Tindak Pidana Pemilu” menjadi tak asing namanya di kalangan mahasiswa fakultas hukum seluruh Indonesia. …

“Sanksi yang sangat berat adalah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai kandidat atau pembatalan hasil pemilu. Artinya apabila dua hal ini ditegakkan maka mungkin tidak diperlukan lagi sanksi pidana.” Pernyataan itu dituliskan Topo Santoso dalam naskah pidatonya dalam Pengukuhan dirinya sebagai …

Metode penanganan pelanggaran pemilu dinilai belum mengalami perbaikan. Problem lama ini terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sejak 2014, 2015, sampat saat ini, belum ada pembaharuan metode penanganan pelanggaran pemilu. “Perludem menemukan dua hal yang patut dibenahi oleh lembaga pengawas dan …

Isu penegakkan hukum pemilu menjadi isu yang kerap diperdebatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga …

Calon yang ber status tersangka lalu menang pilka da bisa merugikan masyarakat TASIKMALAYA — Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta proses hukum yang men dera peserta pilkada ditunda hingga rangkaian pilkada selesai. Hal itu disampai kannya dalam Isti ghatsah akbar …

Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini merupakan kemunduran dari pengaturan sebelumnya, yakni UU No. 8/2012, yang memperbolehkan masyarakat dan pemantau pemilu melaporkan secara lisan. …

Kerangka hukum pemilu di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak ideal dan membingungkan. Pemerintah tidak memulai penyusunan regulasi dengan pemahaman dan definisi masing-masing pelanggaran. Pemerintah mendahulukan mekanisme penanganan pelanggaran yang seharusnya diletakkan di bagian akhir. “Persoalan struktur adalah …

Rasa was-was bercampur gelisah sedang menyelimuti  salah satu Calon Kepala Daerah Manado, Jimmi Rimba Rogi, kendati KPUD setempat masih meloloskannya sebagai Calon Walikota. Pasalnya, status Jimmi masih dalam keadaan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari peristiwa inilah terpantik perdebatan …