Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya perlu melakukan telaah dimensi virtual pengawasan partisipatif pemilu dalam mengawal penyelenggaraan pemilu bersama rakyat di tengah atau pascapandemi Covid 19. Ini sejalan dengan fungsi pengawasan pelanggaran pemilu Bawaslu yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara independen dan masif. Metode yang lebih baik dibutuhkan agar proses dan hasil pemilu demokratis dan kuat legitimasi tercapai. Dalam  UU …

Konstitusi mengamanahkan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejarah Panjang pelaksanaan pemilu di Indonesia memberikan pelajaran penting bagaimana agar setiap pemilu terus berjalan sesuai khittahnya. Asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatas adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, sebagai bentuk jaminan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran yang bersifat administrasi Pemilu. Bentuknya pun persidangan …