Tag Archives: penundaan pilkada

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta pelaksanaan pungut hitung pilkada pada Desember 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada jadi dasar hukum permintaan ini. Surat bernomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/2020 dari Gugus Tugas Covid-19 …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat membuat petisi penundaan pungut hitung pilkada. Dengan tajuk “Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021” dalam situs petisi change.org, para pegiat/peniliti dari organisasi pemilu dan demokrasi menolak pembuat kebijakan yang menginginkan pungut …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah ditunda melalui Perppu No 2 Tahun 2020. Pemungutan suara ditetapkan akan digelar pada Desember 2020. Penyelenggara Pemilu diharapkan segera menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan dan perbaikan terhadap  peraturan dan aturan dalam pelaksanaan dan …

Banyak pihak mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk tidak menggelar pemungutan suara pada Desember 2020. Mereka menilai penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terlalu berisiko pada keselamatan penyelenggara, pemilih, dan calon peserta Pilkada. Pilkada di masa pandemi juga akan menurunkan kualitas …

Lebih dari 2 (dua) bulan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebut dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan penundaan di 270 …

Setelah lama ditunggu, akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perpu Pilkada 2020) diterbitkan Pemerintah. Banyak pihak, khususnya para pegiat Pemilu, yang kemudian merespon Perpu ini dengan nada minor. Perpu dinilai tidak menjawab kebutuhan pelaksanaan …

4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penamaan rinci Perpu ini tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 tak menjawab semua kebutuhan pilkada di tengah wabah Corona. Kewenangan paripurna Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa ini hanya menjawab dasar hukum penundaan pemungutan suara saja, dari September ke Desember 2020 atau setelahnya saat …

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu penundaan ini kurang mampu mengantisipasi konsekuensi teknis pada konteks pandemi Corona. “Pemungutan suara pada Desember 2020 membuat KPU …

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi Perpu ini disampaikan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei malam untuk menjawab kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada …