Tag Archives: perpu pilkada

Setelah lama ditunggu, akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perpu Pilkada 2020) diterbitkan Pemerintah. Banyak pihak, khususnya para pegiat Pemilu, yang kemudian merespon Perpu ini dengan nada minor. Perpu dinilai tidak menjawab kebutuhan pelaksanaan …

4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penamaan rinci Perpu ini tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun …

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu penundaan ini kurang mampu mengantisipasi konsekuensi teknis pada konteks pandemi Corona. “Pemungutan suara pada Desember 2020 membuat KPU …

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi Perpu ini disampaikan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei malam untuk menjawab kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada …

Selasa malam (5/5), mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro, mengirimkan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor …

Teka-teki terbit atau tidaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pilkada masih berlanjut. Setelah hampir 1 bulan KPU menunda 4 tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, diperlukan segera landasan hukum yang lebih tegas terkait dengan penjadwalan kembali Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Presiden …

Pemerintah masih mengkaji tiga opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19 yang telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepastian lama penundaan ditunggu penyelenggara pemilu agar dapat menyiapkan aturan dan jadwal pilkada lanjutan. ”Sudah ada tim yang bekerja. Jadi …

Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu (30/3), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada …