Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, …
Read More »Tag Archives: pidana pemilu
Prof. Topo Santoso dan Koreksi Tindak Pidana Pemilu Kita
Ahad 5 Juli 2020, tepat sudah 50 tahun usia Prof. Topo Santoso. Berkat dua buah karya monumentalnya “Kriminologi” yang ditulis bersama dengan Eva Achjani Zulfa dan “Tindak Pidana Pemilu” menjadi tak asing namanya di kalangan mahasiswa fakultas hukum seluruh Indonesia. …
Read More »TOPO SANTOSO | Perspektif Hukum Pidana Pemilu Indonesia
“Sanksi yang sangat berat adalah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai kandidat atau pembatalan hasil pemilu. Artinya apabila dua hal ini ditegakkan maka mungkin tidak diperlukan lagi sanksi pidana.” Pernyataan itu dituliskan Topo Santoso dalam naskah pidatonya dalam Pengukuhan dirinya sebagai …
Read More »Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi OLEH TOPO SANTOSO *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Menjegal Calon Kepala Daerah Ilegal
Rasa was-was bercampur gelisah sedang menyelimuti salah satu Calon Kepala Daerah Manado, Jimmi Rimba Rogi, kendati KPUD setempat masih meloloskannya sebagai Calon Walikota. Pasalnya, status Jimmi masih dalam keadaan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari peristiwa inilah terpantik perdebatan …
Read More »Badan Peradilan Khusus Pilkada
Pasca lahirnya Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kini, memang sudah seharusnya dipikirkan untuk mempercepat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, agar persoalan hukum yang terjadi dalam setiap …
Read More »Arsil: Semangat Pidana Umum Perlu Terhubung dengan Pidana Pemilu
Pidana pemilu merupakan salah bentuk pelanggaran dalam pemilihan pemerintahan berkala. Banyak kasusnya yang berhenti atau tak tuntas. Dualisme ketentuan pidana dalam penegakan hukum pemilu menjadi salah satu penyebabnya. Bentuk kejahatan seperti pemalsuan dan suap berada dalam ambivalensi rezim pidana umum …
Read More »Kriminalisasi Pemantau Pemilu
Posisi pemantau pemilu sejatinya adalah bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemantau pemilu adalah kekuatan dari luar organ negara yang akan menjaga bahwa proses pemilu tidak boleh dibiarkan berada diatas praktik kecurangan. Keberadaan pemantau pemilu menjadi …
Read More »Pemilu, Korupsi Politik, dan Pers
All the President’s Men (ATPM) menyadarkan kita, di negara dengan sistem hukum yang kuat pun pelanggaran pemilu terjadi dan menentukan kemenangan. Kesadaran ini eksekutif di dalam pemilu melakukan skandal dengan partai sebagai penyuplai wakil rakyat di legislatif, pers menjadi pendorong …
Read More »