Tag Archives: pilkada

  UU No.10/2016 punya sejumlah pasal yang memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang. Tapi di sisi lain, regulasi untuk Pilkada 2017 ini berpasal yang juga melemahkan penegakan hukum saat politik uang terjadi. Terang gelap regulasi ini bergantung komitmen dan peraturan …

Relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah leluasa bergerak di wilayah kelabu regulasi pemilu. Pembuat aturan didesak segera mengatasi kegagapan regulasi ini. Kekosongan hukum dimanfaatkan betul oleh perkumpulan relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah. Sekumpulan anak muda menginisiasi Teman Ahok untuk …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ini, Panitia Kerja (Panja) menyampaikan 13 poin revisi yang telah dibahas. Dari 13 poin tersebut, ada satu poin …

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah cenderung menjadi pemutusan alur merumuskan Pemilu Serentak 2019. Disain pemilu serentak nasional dan daerah seharusnya dicicil dalam undang-undang dan penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018. Setelah Pemilu 2019, pilkada harus masuk disain pemilu serentak daerah, menyerentakan …

Syarat ‘orang asli Papua’ diminta tak hanya berlaku bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota syarat yang sama harus diberlakukan. Ketentuan ‘orang asli Papua’ tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang No …

Data yang dipaparkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak dalam seminar “Evaluasi Pilkada Serentak 2015” di Universitas Trisakti (15/3) mengonfirmasi tak efektifnya penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana yang bisa divonis jumlahnya hanya satu persen. Padahal, dari seluruh …

Rancangan tahapan dan jadwal Pilkada 2017 di bawah bayang-bayang ketakserentakan. Penundaan-penundaan di Pilkada 2015 dikhawatirkan terulang. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang diniatkan serentak pada kenyataannya tak berhasil. Beberapa daerah mesti menjadwal ulang tahapan demi terlaksananya pemungutan suara yang serentak …

KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan KPU selingkup Sumatera Barat, akademisi, partai politik, tokoh masyarakat dan mahasiswa tentang evaluasi pilkada serentak 9 Desember 2015 (23-24/2). Pelaksanaan pilkada Sumatera Barat diikuti satu pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 13 …

Undang-undang Pilkada yang jadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2015 lahir dari keadaan yang tak kondusif. Kekosongan hukum, permasalahan dalam proses, dan hasil keterpilihan yang menutup proses keadilan makin menyadarkan banyak pihak UU Pilkada harus direvisi. Tapi, merujuk rancangan Revisi UU Pilkada …

Pembiayaan Pilkada dari APBD membuat KPU mesti berhadapan dengan keterbatasan keuangan daerah dan tarik menarik kepentingan. Sudah saatnya Pilkada didanai lewat APBN.   Dalam diskusi dengan sejumlah media perihal rencana revisi Undang-Undang 8 Tahun 2015, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan …