Tag Archives: pilkada

Pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 mendatang hanya diikuti oleh sekitar 7.4 persen perempuan dari total 1614 peserta yang memenuhi syarat. Angka ini mengonfirmasi masih minimnya kehadiran perempuan dalam kancah politik bernama pilkada, bahkan sejak pencalonan. Yang lebih muram, dari …

Hanya ada sekitar tujuh persen perempuan yang terdaftar dari total 1614 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. Angka ini menunjukkan perempuan masih ter(di)singkiran dari peta pertarungan pemilihan kepala daerah. Dari data yang diolah Perkumpulan untuk Pemilu …

Pilkada serentak 9 Desember 2015 merupakan harapan besar bagi konstituen untuk memberikan hak pilih terhadap calon-calon kepala daerah yang bertarung dalam kontestasi politik provinsi kabupaten/kota. Sebagai wujud pergantian elit, pilkada serentak yang pertama kali ini dilaksanakan memberikan sejuta harapan tetapi …

Fenomena calon tunggal muncul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Ada kelalaian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat UU. Sementara Solusi yang ditawarkan KPU lewat PKPU ternyata membuka ruang bagi parpol ‘bermain’ di percalonan. Tidak ada yang menyangka pasca penutupan pendaftaran calon …

Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan pencalonan demi keikutsertaan dua partai bersengketa—PPP dan Golkar—di Pilkada 2015. Partai dengan kepengurusan ganda boleh mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, asalkan partai sepakat mengusung satu calon yang sama. Aturan ini menjadi pilihan Komisi …

Dalam bahasa Tionghoa, Koko/Engkoh adalah panggilan kepada saudara/orang laki-laki yang lebih tua dalam bahasa Tionghoa, sama dengan Mas, Bang, Bro, sedangkan Cici/Encik adalah panggilan kepada saudara perempuan yang lebih tua, sama dengan Mbak, Kakak, Teteh. Kiprah Koko dan Cici ini …

Terbitnya Surat Edaran No.302/KPU/VI/2015 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan polemik terkait terbukanya celah bagi petahana untuk memelihara politik dinasti. Sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI meminta KPU mencabut surat tersebut. DPR RI menilai, SE No.302 telah menyebabkan sejumlah …

Penyelenggara Pilkada belum bisa bernafas lega jika bicara soal anggaran. Proses negosiasi, administrasi dan pencairan anggaran ternyata tak setegas komitmen pemerintah yang selalu mengklaim anggaran pilkada di 269 daerah siap dan cukup. Pemerintah daerah Kabupaten Barru Sulawesi Selatan semestinya tidak …

Awal April lalu, definisi KPU tentang petahana (incumbent) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dinilai telah melangkahi undang-undang. Hampir seluruh Anggota Panitia Kerja PKPU, yang di antaranya adalah Anggota Komisi II DPR RI, menilai bahwa KPU terlalu berlebihan dalam menafsirkan …