Hingga detik ini anggaran pilkada serentak 2015 masih menggelinding liar. Persis seperti dadu yang dilempar seorang bandar judi. Dadu berputar sangat kencang, padahal sudah saatnya berhenti. Sebagaimana halnya anggaran pilkada, belum ada tanda-tanda pasti dadu anggaran berhenti di angka berapa. Tahapan pilkada yang dijadwalkan KPU sudah lewat, namun bandar belum mau mengintervensi. Hampir seluruh Pemda yang ikut pilkada tak mampu …

  Membaca judul tulisan ini mungkin beberapa pembaca akan berpikir bahwa penulis sedang bercanda ketika membuat tulisan ini. Hello Kitty adalah tokoh kartun anak-anak berbentuk kucing putih yang merupakan produk Sanrio, Jepang. Hello Kitty mulai muncul pada tahun 1976 dan masih popular hingga kini. Hello Kitty dapat ditemukan baik dalam bentuk boneka, stiker, alat tulis, tas, aksesories, maupun pernak-pernik lainnya. …

DPR akhirnya mengesahkan UU Pilkada hasil revisi kebut dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Pengaturan jadwal yang diusulkan pemerintah jadi bopeng bagi upaya menata sistem dan penyelenggaraan pemilu kita. Senyum Tjahjo Kumolo merekah usai lobi panjang sehari semalam itu berbuah hasil. Pada Sabtu (14/2) menjelang magrib, DPR setuju usul pemerintah soal jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015. …

Rezim pilkada serentak akan segera ditabuh. Gelombang pertama yang akan dihelat pada Desember 2015 ini, tahapannya diperkirakan dimulai pada Juli 2015. Banyak pihak yang penasaran. Apakah setelah pergulatan panjang terkait proses pemilihan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa lebih baik dari rezim regulasi sebelumnya. Karena jika dilihat, memang ada beberapa hal baru yang akan dilaksanakan di dalam pemilihan kepala daerah nantinya. …

Dewan Prewakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan hasil revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 (UU No 1/2015) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 (Perppu No 1/2014) yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam revisi tersebut, ada dua hal yang penulis ingin pertanyakan. Pertama terkait waktu pelaksanaan Pilkada serentak tahap …

Selasa (20/1), Rapat Paripurna DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) menjadi undang-undang dengan catatan. Revisi substansi atas muatan yang ada di dalamnya harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ramlan Surbakti, akademisi Universitas Airlangga, yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR mencatat ada 22 usulan perbaikan. Belum lagi usulan-usulan perbaikan …

Rencananya KPU akan menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebut saja dengan Pilkada) secara serentak di 240 Kabupaten dan tujuh provinsi pada sekitar September 2015. Rencana KPU tersebut tampaknya tidak mudah, penuh krikil dan tantangan. Pasalnya, payung hukum untuk menggelar Pilkada yakni:  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No. 2 Tahun 2014 sebagai …

Ditetapkannya Undang-undang  Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dengan cara pemilihan di DPRD menjadi titik kulminasi runtuhnya partisipasi rakyat dalam membangun demokrasi. Partisipasi rakyat yang tidak mendapatkan tempat di alam demokrasi membunuh demokrasi itu sendiri. Berdalih keterwakilan, partai yang semestinya menjadi mesin penyadaran politik rakyat dalam rangka mengembangbiakkan demokrasi, justru membajak hak partisipasi rakyat dalam berdemokrasi. Praktik predator demokrasi itu kerap …

Baru-baru ini, pemberitaan media hangat membicarakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dalam tahap pembahasan oleh DPR RI. Dalam naskah akademik yang dipublikasikan, setidaknya ada dua hal utama yang menjadi concern dari RUU Pilkada ini. Pertama, perihal jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan tidak langsung (pemilihan oleh DPRD). Sedangkan kedua adalah mengenai jabatan “wakil kepala daerah” yang …

Pengalaman di Indonesia selama ini menunjukkan setidaknya terdapat lima model pengisian jabatan kepala daerah. Kelimanya terkait dengan strata regulasi beserta konteks aspirasi daerah dan sejarah. Model pertama, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Di sini kepala daerah hanya ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. Pengalaman ini terdapat pada daerah-daerah administratif bukan daerah otonom. Walikota di Jakarta menduduki jabatannya karena diangkat oleh …