Keputusan cepat untuk menunda keseluruhan tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat wabah Covid-19 akan memberikan kepastian hukum bagi bakal calon peserta pilkada, calon pemilih, serta penyelenggara pemilu. Hal ini juga bisa membuat perhatian masyarakat dan aparatur pemerintahan lebih fokus pada upaya menghentikan pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu telah menunda empat tahapan Pilkada 2020 yang sedianya berlangsung pada Maret-Mei …

Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang penundaan hari pemungutan suara Pilkada 2020 dipandang lebih memungkinkan untuk dilakukan ketimbang merevisi Undang-Undang Pilkada. Penundaan waktu pemungutan suara ini akan diperlukan setelah sejumlah tahapan pilkada terhenti akibat Covid-19. Akhir pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menunda empat tahapan Pilkada 2020 sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 akibat virus korona baru. Empat tahapan itu ialah …

KPU memutuskan menunda empat tahapan Pilkada 2020 untuk antisipasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus korona baru. Kendati begitu, KPU juga didorong siapkan berbagai skenario jika seluruh tahapan ditunda. Komisi Pemilihan Umum memutuskan menunda pelaksanaan empat tahapan Pilkada 2020 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus korona baru. Kendati begitu, KPU juga didorong menyiapkan berbagai skenario lanjutan, termasuk opsi penundaan seluruh …

Pemerintah memutuskan tetap akan melaksanakan tahapan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal menyusul merebaknya Covid-19 di sejumlah wilayah. Penyelenggara pemilihan akan mengubah pola kerja dalam tiap tahapan sesuai protokol dan arahan gugus tugas percepatan penanggulangan korona. Perubahan pola kerja itu misalnya dilakukan dalam pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelantikan tak harus dilakukan dengan berkumpul di kantor kabupaten/wali kota, cukup diselenggarakan di …

Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan dilakukannya pemetaan terhadap kesiapan 270 daerah yang akan melangsungkan pilkada serentak 2020. Pemetaan ini penting untuk dilakukan di tengah merebaknya wabah Covid-19 yang berpotensi mengakibatkan dilakukannya pemilihan lanjutan dan atau pemilihan susulan. Pemerintah telah menetapkan masa darurat bencana korona hingga 29 Mei 2020. Pada 17 Maret, sudah ada 172 pasien positif Covid-19. Jumlah ini bertambah 38 …

Komisi Pemilihan Umum belum menjadikan penundaan tahapan Pilkada 2020 sebagai opsi di tengah merebaknya penyakit Covid-19 akibat virus korona baru. Namun, KPU menunda selama dua pekan pelaksanaan pelatihan internal dan peluncuran pilkada yang melibatkan pengumpulan massa dalam skala besar. Dengan demikian, sementara ini, Pilkada 2020 tetap berlangsung secara serentak pada 23 September di 270 daerah. Dari hasil rapat pleno KPU …

Tafsir konstitusi yang menyimpulkan “pilkada bukan pemilu” sering jadi alasan untuk menolak gagasan penyerentakan pilkada dengan pemilu DPRD. Padahal, selain banyak tafsir terhadap pasal pemilu dan pilkada yang terpisah, ada pasal-pasal lain yang menyimpulkan pilkada juga adalah pemilu. “Pilkada dalam konstitusi secara ketatanegaraan ya adalah pemilu juga,” kata akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fajri Nursyamsi di Jakarta (8/8). Menurut …

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang amat sulit dikelola dan dipahami pemilih karena dalam satu tahun terdapat pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Pemilihan 5 jabatan dalam satu tahun ini akan bertambah pada tahun 2024 dengan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadwal pemilu harus diubah. Semua pemilu ditumpuk penyelenggaraannya …

Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal tentu saja mengejutkan. Dari  tiga edisi pilkada serentak, 2015, 2017, sampai yang terakhir tahun 2018, kecendrungan daerah yang melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon menunjukkan grafik naik. Berawal dari Pilkada 2015, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal berjumlah tiga daerah. Kemudian pada Pilkada 2017, jumlahnya naik …

Banyak orang mengatakan,  pemilihan kepala daerah itu mahal. Para calon kepala daerah, politisi, hingga penggiat pemilu, mengatakan, pilkada mahal lebih dikarenakan biaya kampanye. Sebut saja pembiayaan soal kampanye: spanduk, pamflet, pin, brosur konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, hingga membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semua dilakukan untuk menaikan elektabilitas dan menjaga suara. Saya justru tidak sependapat …