PEMILU Kepala Daerah putaran kedua alias yang diselenggarakan sepanjang tahun 2010 ini menampakkan realitas yang menarik. Pertama, keluhan para kandidat tentang makin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangi pilkada. Sejumlah orang mengaku untuk pencalonan hingga pemenangan pilkada bupati/walikota memerlukan tidak kurang dari Rp 5 miliar rupiah. Sementara dalam pilkada gubernur, seorang calon harus mempersiapkan uang puluhan miliar. Ini kemudian …

92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta pilkada dibiayai oleh cukong politik dan hanya 8% dari peserta pilkada yang bersumber dari …

Keputusan melanjutkan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran. Persoalan kesehatan hingga kualitas pemilihan menjadi hal yang paling utama dikhawatirkan. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Tahapan yang terhenti sejak Maret lalu, menurut rencana, dilanjutkan pada 15 Juni mendatang. Adapun pemungutan suara dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan ini …

Keputusan cepat untuk menunda keseluruhan tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat wabah Covid-19 akan memberikan kepastian hukum bagi bakal calon peserta pilkada, calon pemilih, serta penyelenggara pemilu. Hal ini juga bisa membuat perhatian masyarakat dan aparatur pemerintahan lebih fokus pada upaya menghentikan pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu telah menunda empat tahapan Pilkada 2020 yang sedianya berlangsung pada Maret-Mei …

Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang penundaan hari pemungutan suara Pilkada 2020 dipandang lebih memungkinkan untuk dilakukan ketimbang merevisi Undang-Undang Pilkada. Penundaan waktu pemungutan suara ini akan diperlukan setelah sejumlah tahapan pilkada terhenti akibat Covid-19. Akhir pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menunda empat tahapan Pilkada 2020 sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 akibat virus korona baru. Empat tahapan itu ialah …

KPU memutuskan menunda empat tahapan Pilkada 2020 untuk antisipasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus korona baru. Kendati begitu, KPU juga didorong siapkan berbagai skenario jika seluruh tahapan ditunda. Komisi Pemilihan Umum memutuskan menunda pelaksanaan empat tahapan Pilkada 2020 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus korona baru. Kendati begitu, KPU juga didorong menyiapkan berbagai skenario lanjutan, termasuk opsi penundaan seluruh …

Pemerintah memutuskan tetap akan melaksanakan tahapan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal menyusul merebaknya Covid-19 di sejumlah wilayah. Penyelenggara pemilihan akan mengubah pola kerja dalam tiap tahapan sesuai protokol dan arahan gugus tugas percepatan penanggulangan korona. Perubahan pola kerja itu misalnya dilakukan dalam pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelantikan tak harus dilakukan dengan berkumpul di kantor kabupaten/wali kota, cukup diselenggarakan di …

Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan dilakukannya pemetaan terhadap kesiapan 270 daerah yang akan melangsungkan pilkada serentak 2020. Pemetaan ini penting untuk dilakukan di tengah merebaknya wabah Covid-19 yang berpotensi mengakibatkan dilakukannya pemilihan lanjutan dan atau pemilihan susulan. Pemerintah telah menetapkan masa darurat bencana korona hingga 29 Mei 2020. Pada 17 Maret, sudah ada 172 pasien positif Covid-19. Jumlah ini bertambah 38 …

Komisi Pemilihan Umum belum menjadikan penundaan tahapan Pilkada 2020 sebagai opsi di tengah merebaknya penyakit Covid-19 akibat virus korona baru. Namun, KPU menunda selama dua pekan pelaksanaan pelatihan internal dan peluncuran pilkada yang melibatkan pengumpulan massa dalam skala besar. Dengan demikian, sementara ini, Pilkada 2020 tetap berlangsung secara serentak pada 23 September di 270 daerah. Dari hasil rapat pleno KPU …

Tafsir konstitusi yang menyimpulkan “pilkada bukan pemilu” sering jadi alasan untuk menolak gagasan penyerentakan pilkada dengan pemilu DPRD. Padahal, selain banyak tafsir terhadap pasal pemilu dan pilkada yang terpisah, ada pasal-pasal lain yang menyimpulkan pilkada juga adalah pemilu. “Pilkada dalam konstitusi secara ketatanegaraan ya adalah pemilu juga,” kata akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fajri Nursyamsi di Jakarta (8/8). Menurut …