Tafsir konstitusi yang menyimpulkan “pilkada bukan pemilu” sering jadi alasan untuk menolak gagasan penyerentakan pilkada dengan pemilu DPRD. Padahal, selain banyak tafsir terhadap pasal pemilu dan pilkada yang terpisah, ada pasal-pasal lain yang menyimpulkan pilkada juga adalah pemilu. “Pilkada dalam konstitusi secara ketatanegaraan ya adalah pemilu juga,” kata akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fajri Nursyamsi di Jakarta (8/8). Menurut …

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang amat sulit dikelola dan dipahami pemilih karena dalam satu tahun terdapat pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Pemilihan 5 jabatan dalam satu tahun ini akan bertambah pada tahun 2024 dengan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadwal pemilu harus diubah. Semua pemilu ditumpuk penyelenggaraannya …

Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal tentu saja mengejutkan. Dari  tiga edisi pilkada serentak, 2015, 2017, sampai yang terakhir tahun 2018, kecendrungan daerah yang melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon menunjukkan grafik naik. Berawal dari Pilkada 2015, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal berjumlah tiga daerah. Kemudian pada Pilkada 2017, jumlahnya naik …

Banyak orang mengatakan,  pemilihan kepala daerah itu mahal. Para calon kepala daerah, politisi, hingga penggiat pemilu, mengatakan, pilkada mahal lebih dikarenakan biaya kampanye. Sebut saja pembiayaan soal kampanye: spanduk, pamflet, pin, brosur konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, hingga membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semua dilakukan untuk menaikan elektabilitas dan menjaga suara. Saya justru tidak sependapat …

Buku ini merupakan serial lanjutan buku pertama yang berjudul Noken dan Konflik Pemilu. Materinya merupakan hasil pengkajian dan pendalaman dari proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di wilayah Papua, yang digali dari proses perselisihan hasil pilkada di MK. Terutama menyoroti soal penerapan sistem noken yang tidak terkelola dengan baik danfakta-fakta konflik yang terjadi. Perspektif yang ditawarkan masih untuk kepentingan perbaikan dalam …

Jika pertanyaan “siapa yang berwenang menurunkan baliho atau spanduk pasangan calon kepala daerah ?” dilontarkan kepada masyarakat luas maka hampir Sembilan puluh persen jawabannya ialah Pengawas Pemilu. Mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah hanya wewenang Panwaslu semata ?, atau ada keterlibatan lembaga lain juga ?. Pola pikir yang berkembang di masyarakat inilah yang terkadang turut mempengaruhi pemikiran penyelenggara Pemilu yaitu …

Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah telah menyelesai- kan tahap pendaf- taran dan penetap- an pasangan calon, setelah terlebih dulu diperiksa pemenuhan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini merupakan pilkada serentak yang tidak hanya jumlah daerahnya yang besar tetapi juga mencakup daerah-daerah yang dikategorikan memiliki bobot politik yang seksi dalam kalkulasi politik nasional. Daerah-daerah …

Banyak ditangkapnya kepala daerah bukan disebabkan karena sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sebelumnya, alasan diubah pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pilkada langsung, karena anggota DPRD dan (fraksi) partai politik merupakan  kelembagaan korup dan tak dipercayai publik. “Yang kami sayangkan di darurat integritas pilkada ini penyelesaian dari elite politik malah mau mengubah pilkada langsung menjadi pemilihan …

Integritas penyelenggaraan Pilkada 2018 berkeadaan darurat. Pilkada 2018 lebih buruk dibanding pilkada sebelumnya tak hanya karena lebih banyak penangkapan peserta pilkada yang korup tapi juga karena adanya kasus suap dalam keanggotaan penyelenggara pemilu.  Regulasi pemilu dan kelembagaan KPU harus dibenahi untuk mengembalikan integritas pemilu Indonesia. “Yang kami sayangkan di darurat integritas pilkada ini penyelesaian dari elite politik malah mau mengubah …

Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Massa Pemilih Bisa Jadi Pemicu BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi serta mengatasi kerawanan yang tinggi di sejumlah daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018. Pasalnya, tingkat kerawanan yang tinggi berpotensi menimbulkan tidak hanya gangguan penyelenggaraan pilkada, tetapi juga stabilitas di daerah. Sejauh ini tercatat ada 171 daerah yang …