JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkirakan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pemilihan teraman dalam pemilikan kepala daerah serentak 2018. Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dalam pilkada tahun depan dihitung dari sejumlah variabel, seperti penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi yang juga diukur dari potensi adanya mobilisasi birokrasi, politik transaksional, serta politik uang. “Di Jawa Tengah, potensi pelanggaran …

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kampanye bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keterbatasan UU Pilkada dalam menangani kasus itu mesti diantisipasi dengan upaya seperti membuat pakta integritas para calon kepala daerah dan tim suksesnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi …

Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/12), mengatakan, potensi munculnya pasangan calon tunggal masih sangat tinggi dalam Pilkada 2018. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak membatasi syarat maksimal dukungan dari jalur partai politik. Selain itu, untuk mencalonkan diri dari jalur perseorangan, persyaratannya masih sangat berat. Berdasarkan …

Tenggat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 tinggal tujuh bulan lagi. Sisa waktu inilah yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan sosialisasi. Meningkatkan partisipasi pemilih layak dilakukan oleh semua penyelenggara pilkada untuk perbaikan berbagai aspek pemilihan umum di daerah. Partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 yang mengalami peningkatan tercatat dalam pilkada termutakhir. Pada pilkada serentak gelombang kedua (15 Februari 2017) yang digelar di …

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak 2018 akan meningkatkan tensi politik di Tanah Air. Karena itu, para kontestan pilkada, baik pasangan calon, partai politik, maupun masyarakat, diminta mengedepankan politik yang santun dan tidak menggunakan cara-cara provokatif. Imbauan itu disampaikan para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terpisah, Jumat (1/12). Masalah pilkada 2018 menjadi salah satu tema pembahasan di Rapat Kerja …

Rekomendasi Sanksi Sering Tak Dilaksanakan JAKARTA, KOMPAS — Meski proses Pilkada 2018 saat ini masih di tahap awal, sudah terjadi pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur sipil negara di pilkada. Pengawasan oleh pemerintah dan pengawas pemilu mesti ditingkatkan karena potensi terjadinya pelanggaran masih tinggi. Saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (30/11), Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian …

Jalur Perseorangan Belum Optimal Dimanfaatkan JAKARTA, KOMPAS — Pintu bagi munculnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan sudah dibuka oleh Undang-Undang Pilkada. Namun, beratnya persyaratan membuat pintu itu masih sangat terbatas dimanfaatkan bakal calon kepala daerah, termasuk di Pilkada Serentak 2018. Pilkada 2018 yang berlangsung di 171 daerah sudah memasuki tahapan akhir penyerahan dukungan bagi bakal calon perseorangan. Waktu penyerahan …

Beratnya syarat calon jalur perseorangan berdampak besar bagi daerah yang berpenduduk amat banyak. Salah satunya adalah Jawa Barat. Dengan persyaratan pengumpulan dukungan 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT), Pilkada Jawa Barat amat kecil kemungkinan diikuti calon jalur perseorangan. Syarat bertambah berat menyertakan ketentuan sebaran dukungan daerah yang merata. Anggota Komisi Pemilihan Umum, Pramono dalam diskusi di Kantor Perkumpulan untuk …

Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. “Ini untuk memastikan apakah ada keterlambatan dan lain-lain. Muaranya kan di situ,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan di Senayan, Jakarta Selatan (22/11). Usulan tersebut ditolak Komisi II Dewan …

Pasal dalam Undang-undang Pilkada mengenai larangan petahana melakukan mutasi pejabat dan larangan menggunakan program pemerintah diusulkan menjadi persyaratan calon di pilkada. Jika usul ini diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada bisa membatalkan petahana yang mencalonkan saat terbukti melanggar. “Saya mengusulkan agar hal ini diakomodir dalam revisi Peraturan KPU tentang Pencalonan,” kata ujarnya, Ketua KPU …