Fenomena politik uang menyebar sangat cepat dan menggejala hampir di seluruh wiayah Indonesia. Menjelang pemilu, politik uang dapat dilihat pada berbagai level pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik …
Read More »
92% peserta pilkada dibiayai oleh cukong, demikian statmen Menko Polhukam Mahfud MD di media yang terbit pertengahan bulan September 2020. Seorang tokoh publik yang memiliki disiplin keilmuan dan jabatan strategis tentu tak akan sembarangan melempar data ke tengah publik. Persentase …
Read More »
Ketika penulis dihubungi oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini untuk menulis artikel mengenai politik uang (money politics) dalam rangka memperingati 50 tahun Prof. Topo Santoso, SH. MH., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI) tanpa berpikir panjang, …
Read More »
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi …
Read More »
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu berkomitmen memperketat pengawasan politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April 2019. Patroli pengawasan politik uang pun akan digelar memasuki masa tenang sejak 14 April 2019 hingga pencoblosan berlangsung. Bawaslu mengajak Komisi Pemberantasan …
Read More »
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk mencegah dan mengadili praktik politik uang belum cukup, dan secara kultur, masyarakat Indonesia lekat dengan kebiasaan memberikan …
Read More »
Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua orang jika melakukan politik uang pada saat pemungutan suara, Pasal 523 hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan …
Read More »
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, direktur KoDe Inisiatif, Veri Junaidi mememberikan dua langkah hukum untuk melawan politik uang.
Read More »
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur KIPP, Kaka Suminta memberikan himbauan untuk membangun kesadaran politik untuk menolak politik uang.
Read More »
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, koordinator nasional JPPR, Sunanto menjelakan sikap JPPR dalam menanggulangi politik uang.
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
