Tag Archives: politik uang

Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjelaskan strategi menanggulangi politik uang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah akan memunculkan gesekan piolitik yang makin kuat antara …

Ruang gerak pengenaan sanksi administrai politik uang di hari pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah lalu dinilai terbatas. Hal tersebut disebabkan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 13 yang menyebutkan laporan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, masif dilaporkan …

Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu) sebagai pesta demokrasi untuk memilih pilihan calon pemimpinnya pada setiap periode pemerintahan sekitar +5 tahun. Pemilu diadakan dalam 2 skala. Untuk skala lokal dilakukan untuk memilih anggota DPRD, …

Politik uang di Pilkada DKI Jakarta relatif tak berpengaruh mengubah pilihan warga DKI Jakarta. Di akar rumput, penyebaran informasi tak berdasar fakta melalui selebaran, pesan singat, dan tokoh masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebih berpengaruh menjadi dasar …

Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah kembali mencatatkan “catur succes” elektoral, dalam gelombang kedua Pilkada serentak 2017 kemarin. Dari 101 daerah yang tersebar di Provinsi, Kabupaten, dan Kota setidak-tidaknya telah terdapat Pasangan Calon (Paslon) yang tinggal selangkah lagi akan menuju singgasana …

Masyarakat adat punya kekuatan kolektif untuk menjawab dalam kehidupan bersama, termasuk politik. Keterpilihan pemilu yang berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat adat. Masalahnya, selain tak solid, upaya musyawarah memutuskan dukungan kepada representasi adat kalah dengan politik uang serta pemilu …

Pilkada Serentak 2017 masih diwarnai pelanggaran politik uang. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat 36 persen pelanggaran pidana dari 78 peristiwa yang ditemukan. Pelanggaran pidana ini didominasi oleh pelanggaran politik uang. “Sebagian besar pelanggaran pidana terjadi dalam bentuk politik …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana kampanye. KPK dan PPATK memiliki kapabilitas yang kuat dalam penyelidikan, sehingga perannya dinilai mampu membongkar kasus politik uang …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengusulkan agar frase terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pengaturan penindakan politik uang yang tertera di dalam RUU Pemilu Pasal 252 ayat (3) dihapuskan. Pasal tersebut dinilai Muhammad sebagai pasal karet yang sama sekali …