Keterpilihan perempuan melalui pemilu cenderung bertambah. Dari capaiannya, jumlah perempuan masih jauh dari setara dan belum banyak berkesempatan menjabat posisi strategis dalam berkebijakan. Afirmasi perempuan melalui ketentuan dalam undang-undang pemilu perlu ditambah tapi punya tantangan pembuktian membaiknya pemerintahan serta menjelaskan lagi prinsip supremasi dan kesamaan hukum. Sejak penerapan afirmasi perempuan mulai dari Pemilu 2009, jumlah perempuan di DPR meningkat jadi …

Rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 pada 24 Mei 2021 sedikit banyak menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mengubah undang-undang pemilu. Bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti halnya yang disinggung salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, atau bisa juga melalui rancangan baru di DPR. Masih teringat pernyataan sebagian aktor pembentuk undang-undang …

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar undang-undang prioritas 2021. Sikap para pembentuk undang-undang ini menjauh dari keharusan merespon Putusan MK mengenai tafsir pemilu serentak dan revisi UU Pemilu. “Ketentuan baru menghapus ketentuan yang lama. Putusan MK (55/2019) keluar tahun 2020. Undang-undang pemilu tahun 2017. MK sudah memberikan tafsir pemilu serentak,” ujar akademisi …

Sayang sekali, keputusan Pemerintah melalui Mensesneg untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu membulatkan suara penolakan parpol pendukung pemerintah di DPR. Padahal, ada beberapa aspek penting yang perlu dibenahi, salah satunya sistem pemilu anggota DPR. Sistem pemilu menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemilu karena sangat mempengaruhi representasi politik dan hasil dari pemilu. Representasi politik dari semua unsur masyarakat menjadi bagian yang …

Jadwal pilkada serentak tengah menjadi perdebatan yang berpijak pada proses legislasi. Ada pihak yang ingin jadwal pilkada serentak diubah melalui revisi undang-undang pemilu. Ada juga pihak yang ingin mempertahankan jadwal pilkada serentak sehingga undang-undang pemilu tidak perlu direvisi. Merujuk UU 7/2017, pemerintahan hasil Pilkada 2017 dan 2018 dijadwalkan berpilkada pada 2024. Berdasar jadwal ini petahana kepala daerah yang bisa mencalonkan …

Mengurangi kerumitan pemilu legislatif merupakan salah satu tujuan dari revisi undang-undang pemilu. Undang-Undang 7/2017 yang digunakan pada Pemilu 2019 amat menyulitkan pemilih dan pengelolaan kampanye peserta pemilu. Pencegahan sistemik bagi surat suara tidak sah hanya bisa dilakukan melalui revisi undang-undang pemilu. “Jika kita merujuk Putusan MK tentang pemilu serentak yang jadi dasar undang-undang pemilu serentak, kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya …

Manifestasi sebuah negara demokrasi terdapatnya pemilu yang merupakan metode dalam menentukan serta memilih pemerintahan secara berdaulat. Memasuki masa rotasi pergantian kekuasaan 2024, Komisi II DPR menginisiasi pembuatan RUU Pemilu untuk menghadirkan perbaikan pemilu. Harapannya, produk regulasi ini bisa meminimalisir politik uang serta mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin berkapabilitas dan berintegritas tinggi. RUU Pemilu memunculkan reaksi di masyarakat tatkala salah satunya terdapat pasal …

Pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami pasang surut kritik sebagai penyeragaman keadaan daerah. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2005 hingga kini secara serentak, sejumlah daerah punya keadaan berbeda. Ada daerah yang rentan konflik. Ada daerah yang terbebani pembiayaan. Bahkan maraknya politik uang bisa menyimpulkan suatu daerah tak cocok menerapkan pilkada langsung. Pilkada asimetris yang menyesuaikan ragam keadaan daerah juga punya …

Sejumlah ketentuan hukum mengenai pemilu dan tata negara Indonesia mendukung oligarki. Pengaruh penguasaan segelintir orang dalam pemerintahan menguat karena ketentuan partisipasi pemilu tidak inklusif. Jika sejumlah ketentuan ini tak diubah, pemilu akan terus menghasilkan pemerintahan oligarkis menyerta kebijakannya yang merusak fungsi negara. “Presiden Indonesia berwenang dalam proses pembuatan undang-undang sejak dari awal. Proses ini lebih memungkinkan kesepakatan melalui lobi tertutup …

Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia tapi masih belum mencapai persentase minimal 30%. Afirmasi perempuan pun jangan melupakan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota pun. “Memasukan ketentuan perempuan caleg pada nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan salah satu bentuk tambahan afirmasi perempuan,” …