Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ini, Panitia Kerja (Panja) menyampaikan 13 poin revisi yang telah dibahas. Dari 13 poin tersebut, ada satu poin yang belum disepakati yaitu soal mundurnya legislator sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Dalam jalannya rapat, mayoritas partai menyepakati poin-poin …
Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah cenderung menjadi pemutusan alur merumuskan Pemilu Serentak 2019. Disain pemilu serentak nasional dan daerah seharusnya dicicil dalam undang-undang dan penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018. Setelah Pemilu 2019, pilkada harus masuk disain pemilu serentak daerah, menyerentakan pemilu gubernur dan bupati/wali kota dengan pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota. “Revisi undang-undang pilkada berlarut-larut terhadap hal-hal yang sudah jelas …
Revisi UU 8/2015 tentang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) mendesak untuk dilakukan menjelang Pilkada 2017. Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, Senin (18/1) di gedung MPR/DPR/DPD, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat proses revisi agar selesai sebelum tahapan Pilkada 2017 dimulai. Sebagai UU yang lahir secara prematur, sudah sepantasnya UU 8/2015 di revisi. …
Undang-undang Pilkada yang jadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2015 lahir dari keadaan yang tak kondusif. Kekosongan hukum, permasalahan dalam proses, dan hasil keterpilihan yang menutup proses keadilan makin menyadarkan banyak pihak UU Pilkada harus direvisi. Tapi, merujuk rancangan Revisi UU Pilkada versi pemerintah membuat kesimpulan, pengalaman Pilkada 2015 dan tersedianya waktu evaluasi UU Pilkada untuk jadi dasar penyelenggara Pilkada 2017 dan …
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama menyisakan sejumlah catatan penting. Mulai dari pendaan pilkada, pencalonan, kampanye hingga sengketa. Persoalan ini muncul tak lepas dari landasan pelaksanaan pilkada yakni Undang-Undang UU 8 Tahun 2015 yang masih perlu penyempurnaan. UU yang lahir pasca polemik pilkada langsung dan tak langsung ini masih mengandung sejumlah pengaturan yang harus diperbaiki sehingga pelaksanaan pilkada berikutnya …
