Pada penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kepada Pemerintah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menerangkan sikap partai terhadap pengaturan pemilu. Golkar mengusulkan beberapa perubahan dalam RUU Pemilu, dengan landasan untuk memperkuat sistem presidensial, …
Read More »Tag Archives: RUU Pemilu
Empat Fraksi di Pansus RUU Pemilu Pesimis Terapkan Pemilu Elektronik
Empat fraksi dalam tubuh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu cenderung pesimis terapkan pemilu elektronik pada Pemilu Serentak 2019. Empat fraksi tersebut yakni, F-Partai Golongan Karya (Golkar), F-Partai Keadilan Sejahtera (PKS), F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan F-Hati Nurani …
Read More »Kata Pakar Teknologi Soal Wacana Pemilu Elektronik di Indonesia
Pakar teknologi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PT INTI, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di Senayan, Jakarta Selatan (11/1). Tiga instansi, yakni Kominfo, PT …
Read More »BPPT Nyatakan Indonesia Siap Laksanakan E-Voting Bertahap
Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) menyatakan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan pemilu berbasis elektronik. Indonesia telah memiliki industri teknologi e-voting, lembaga sertifikasi mesin, dan …
Read More »Kominfo Siap Dukung Pemilu Elektronik
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan siap mendukung penyelenggaran pemilu berbasis teknologi elektronik, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara. Kepala Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa tiga instrumen pemilu elektronik—teknologi, keamanan sistem elektronik, dan aplikasi—telah siap. “Indonesia …
Read More »Dinamika Isu Penegakan Hukum Pemilu dalam Diskursus RUU Pemilu
Isu penegakkan hukum pemilu menjadi isu yang kerap diperdebatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga …
Read More »Bawaslu Minta Pansus RUU Pemilu Hilangkan TSM dalam Pengaturan Politik Uang
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengusulkan agar frase terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pengaturan penindakan politik uang yang tertera di dalam RUU Pemilu Pasal 252 ayat (3) dihapuskan. Pasal tersebut dinilai Muhammad sebagai pasal karet yang sama sekali …
Read More »Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu: Tidak Ada Alasan Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup
Sistem pemilu menjadi perdebatan utama dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sedikitnya tiga fraksi partai di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui sistem proporsional terbuka terbatas …
Read More »KPU Minta Penguatan Kelembagaan di RUU Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta penguatan kelembagaan KPU di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyetujui rencana menjadikan komisioner KPU sebagai pejabat negara dan menghapus kewajiban konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Lembaga ini harus dikuatkan. Kalau …
Read More »Pembahasan Berpotensi Molor
Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Dipertaruhkan JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu diperkirakan akan molor dari jadwal yang ditetapkan. Fraksi-fraksi di DPR yang seharusnya menyerahkan daftar inventarisasi masalah terhadap draf RUU itu pada 10 Januari ini belum rampung melakukan …
Read More »