Tag Archives: RUU Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dievaluasi. Bawaslu menilai Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, tidak efektif. Panjangnya koordinasi dan banyaknya pihak yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota dijadikan permanen sebagaimana yang disebutkan dalam RUU Pemilu. Bawaslu berargumentasi bahwa status ad hoc membuat panwas kabupaten/kota …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) fokus menangani pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran pidana pemilu diusulkan diubah menjadi perkara pidana biasa dan menyerahkan kewenangan penindakannya kepada kepolisian. “Ancaman diskualifikasi atas pelanggaran administrasi lebih ditakuti dibandingkan sanksi …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk mentransformasi DKPP menjadi Mahkamah Kehormatan Pemilu (MKP). Alasannya, karakteristik perkara pemilu berbeda dengan perkara non pemilu sehingga peradilan khusus pemilu diperlukan. “Perkara pemilu itu harus …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyarankan agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mencermati UU yang berkaitan dengan kepemiluan dan menyinergikannya dengan RUU Pemilu. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar RUU Pemilu komprehensif dan tidak menimbulkan kerancuan hukum pada …

Pembahasan secara bersamaan Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu akan terkendala waktu. Ada kerangka waktu yang mengikat pembahasan UU …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu dinilai akan lebih baik jika dibahas bersamaan. Pembahasan berbarengan sangat baik dari sisi …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu sebaiknya tidak digabung menjadi satu naskah. Tiga pengaturan tersebut mesti dipisah karena memiliki …

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pilot project atau proyek percontohan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) di Pemilu Serentak 2019 mendatang. Usulan tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki pengalaman baru di bidang teknologi pemilu. “Kalau secara nasional gak memungkinkan, karna waktu persiapan sedikit. …

Di rapat panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan afirmasi perempuan agar ditingkatkan. Sebab, kebijakan afirmasi perempuan pada undang-undang sebelumnya belum bisa mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. “PPP menginisiasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan kebijakan …