September 13, 2024

Tag Archives: RUU Pemilu

Jokowi Bisa Terjebak Pilihan Presidential Threshold 20-25 Persen

Presiden Joko Widodo berpotensi terjebak pada pilihannya sendiri soal syarat pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20 persen …

Read More »

Jokowi Batasi Kesempatan Partai Lain Mengajukan Calon Presiden

Kengototan pemerintah mempertahankan syarat pengajuan calon presiden sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dapat dibaca sebagai sikap politik presiden Joko Widodo dala pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Ia dapat dianggap mengamankan posisinya dan membatasi kesempatan munculnya …

Read More »

Jauhkan RUU Pemilu dari Negosiasi Kepentingan Politik Jangka Pendek

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dijadwalkan digelar Kamis (20/7). Jelang rapat tersebut, Koalisi Kawal RUU Pemilu mendesak para anggota DPR untuk tidak bernegosiasi dengan berbasis kepentingan politik jangka pendek. “UU Pemilu ini adalah aturan …

Read More »

UU Lama Tidak Didesain untuk Pemilu Serentak

Pemerintah kembali mewacanakan penggunaan undang-undang kepemiluan lama jika pembahasan rancangan undang-undang pemilu masih buntu. Padahal, undang-undang kepemiluan yang lama tidak dirancang untuk pelaksanaan pemilu serentak. “Pemilu serentak ditunda ke 2019 kan supaya pembuat UU mampu membuat peraturan perundang-undangan yang baik …

Read More »

Lima Paket Isu Krusial Diumumkan

Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengumumkan lima paket isu krusial untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Sistem paket ditujukan agar pengambilan keputusan tak memakan waktu lebih lama. Sebelumnya, ditawarkan opsi item per item. “Kita ingin pengambilan keputusan cepat saja. …

Read More »

Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu Sudah Kuat, Teknis Biar Diatur KPU

Wacana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperjelas keserentakan pemilu dinilai tak perlu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah cukup kuat untuk mengatur keserentakan pemilu. Teknis bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan cukup diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). …

Read More »

Jokowi dan Infrastruktur Demokrasi

Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan pemilu sebagai infrastruktur mendasar dalam demokrasi. Ini dapat dilihat dari tiga kesalahan Jokowi dalam pembahasan RUU Pemilu: tak tepat waktu, tak paham politik kepemiluan, dan tak punya strategi memperjuangkan pilihan politiknya di DPR. …

Read More »

Minimal Election

Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang …

Read More »

Empat Pilihan Paket untuk Isu Krusial RUU Pemilu Tawaran Pansus

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menawarkan empat paket pilihan untuk diambil keputusan pada Selasa (13/6) esok. Usulan empat paket ini disusun setelah Fraksi PDIP meminta pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial dibahas dengan skema paket—tak dipisah satu per …

Read More »