Sistem pemilu terbuka terbatas, jika ditetapkan jadi pasal dalam UU Pemilu, berpotensi dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Substansi formula penetapan calon terpilih pada sistem terbuka terbatas sama dengan sistem yang pernah dibatalkan oleh MK. “Itu substansinya sama dengan apa yang …
Read More »Tag Archives: RUU Pemilu
Banyak Usulan Masyarakat Sipil di RUU Pemilu Belum Terakomodasi
Usulan Sistem Pemilu yang Masuk ke PANJA
Dalam diskusi di Rumah Kebangsaan, Pansus RUU Pemilu, Fadli Utomo menjelaskan usulan sistem pemilu yang masuk Panja.
Read More »Kesulitan Penyelenggara Apabila Sistem Pemilu Diubah
Menanggapi perubahan sistem pemilu dalam rancangan undang-undang, Anggota KPU RI periode 2012 – 2017. Hadar Nafis Gumay menjelaskan kesulitan yang akan di hadapi oleh penyelenggara pemilu.
Read More »Perkembangan Pembahasan RUU Pemilu
Dalam diskusi yang berlangsung di Indonesia Coruption Watch, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menceritakan perkembangan pembahasan RUU Pemilu.
Read More »Pembahasan Lima Isu RUU Pemilu Diprediksi Akan Terus Terjadi Hingga Paripurna
Jelang tenggat penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih memperdebatkan lima hal krusial. Pembahasan ini diprediksi akan terus terjadi hingga rapat di tingkat paripurna. “Ada lima hal krusial yang pasti akan masuk ke paripurna,” kata Zainudin …
Read More »Simulasi Dapil DPR RI Berdasar Keputusan Rapat Terbatas Pansus RUU Pemilu
Simulasi daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan keputusan rapat terbatas Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Jumlah Anggota DPR 579 dengan besaran dapil 3—10.
Read More »Pemangkasan Tahapan Pemilu dan Molornya Pembahasan RUU Pemilu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan pembahasan RUU Pemilu akan rampung pada 28 April 2017. Namun, target tersebut molor hingga 18 Mei 2017. Tahapan pemilu pun dipangkas dari 22 bulan menjadi 18 bulan. “Dalam kondisi sekarang, tahapan pemilu yang semestinya harus …
Read More »DPR Tak Perlu Ikut Atur Detail Tahapan di UU Pemilu
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu ikut mengatur tahapan pemilu secara detail di undang-undang pemilu. Kewenangan pengaturan tahapan pemilu sebaiknya diberikan penuh pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Menyusun tahapan itu kan tugas penyelenggara. Undang-undang hanya menyiapkan batasan tertentu saja,” kata …
Read More »Catatan Untuk DPR dalam Merancang RUU Pemilu
Populi Center bekerjasama dengan Perludem mengadakan diskusi Media Mengawal Pemilu Berintegritas : Evaluasi Seleksi Komisioner KPU Bawaslu dan RUU Pemilu. Kamis 6 April 2017…
Read More »