Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menilai perempuan Indonesia masih menemui banyak hambatan politik dalam pemilu 2024. Bahkan Pemilu 2024 dianggap mengalami kemunduran bagi keterwakilan perempuan melalui praktik pengaturan kebijakan KPU yang tidak mendukung afirmasi keterwakilan perempuan caleg dan tidak …

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mencatat pada Pemilu 2024 perempuan masih mengalami kekerasan dalam politik maupun kekerasan berbasis gender dalam pemilu. Kekerasan itu dipandang terus meningkat, mulai dari pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik dan seksual di publik maupun di media …

The Coalition of Communities Concerned with Women’s Representation (KMPKP) noted that in the 2024 elections, women would still experience violence in politics and gender-based violence in elections. Violence is seen as continuing to increase, starting with harassment, intimidation, and physical …

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) said it had communicated with Polda Metro Jaya and regional governments regarding potential vulnerabilities in the Jakarta Pilkada. These anticipatory steps were taken based on Bawaslu’s mapping in the Election Vulnerability Map Information System (Siskapilu), …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan pemerintah daerah terkait potensi kerawanan Pilkada Jakarta. Langkah antisipasi tersebut diambil berdasarkan pemetaan Bawaslu dalam Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (Siskapilu) yang menempatkan Jakarta di posisi pertama dalam …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengakomodir calon jalur perseorangan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah syarat awal minimal …

Chairman of the Election Supervisory Agency (Bawaslu), Rahmat Bagja, reminded the General Election Commission (KPU) to accommodate individual candidate candidates in implementing the Supreme Court (MA) decision regarding the age limit for regional head nominations. Previously, through Decision Number 23 …

The Indonesia Institute (TII) encourages the Indonesian General Election Commission (KPU) to revise the campaign rules for the 2024 Regional Head Election (Pilkada). TII’s evaluation of KPU Regulation (PKPU) No. 11/2023 concerning general election campaigns shows that these regulations require …

The Indonesian Institute (TII) views that improving campaign regulations in the 2024 Pilkada is necessary to increase integrity and public trust in elections, so that through clearer and stricter regulations, regional election competition can run more healthily. TII believes that …

The Indonesian Institute (TII) memandang perbaikan aturan kampanye dalam Pilkada 2024 diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik dalam pemilu, melalui aturan yang lebih jelas dan tegas kompetisi pilkada dapat berjalan lebih sehat. TII menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu …