Jumlah perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan berperspektif perempuan. Angka representasi perempuan tidak cukup, tetapi representasi perempuan di parlemen harus lebih bermakna. Dengan begitu kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan dan keadilan sosial akan lebih banyak terakomodasi. …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pleno rekapitulasi nasional sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 pada pekan depan. Hal itu dilakukan untuk melihat perubahan setelah proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada PHPU Pileg …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut biaya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD Sumatera Barat mencapai Rp 350 miliar. Pasalnya, PSU DPD RI di dapil Sumbar dilakukan di 17.569 TPS yang tersebar pada 19 kabupaten atau kota. Ketua Bawaslu, …

Laporan dana kampanye yang disampaikan peserta pemilu dinilai masih sekedar formalitas administrasi belaka. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan 7 Maret 2024 lalu masih …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan tetap digunakan di Pilkada 2024. Plt Ketua KPU Mochammad Afifudin Sirekap akan tetap digunakan setelah berbagai perbaikan. Ia menyampaikan KPU akan segera membahasnya dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) …

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengatakan perempuan mempunyai peran penting mendukung inisiatif anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal itu didasarkan survei pada 205 anggota KPU dan Bawaslu Provinsi, serta wawancara mendalam untuk menggali pandangan isu gender dan korupsi …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari resmi diberhentikan buntut kasus asusila terhadap anggota PPLN Den Hag, Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan 90-PKE-DKPP/V/2024, menyimpulkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada …

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak penyelenggara pemilu mewujudkan sistem yang bebas kekerasan seksual. Hal itu menyusul Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap pada Ketua KPU, Hasyim Asyari pada Rabu, …

Teknologi dan informasi menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas pemilu, untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Namun dalam penerapannya, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 masih memiliki beberapa catatan dalam proses rekapitulasi dan masalah transparansi. Padahal keberadaannya …

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berbenah membentuk pedoman penanganan kekerasan berbasis gender utamanya menghadapi Pilkada 2024. KMPKP juga mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas putusan pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU karena …