Menjelang Pilkada 2024, berbagai masalah yang muncul dalam proses seleksi dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menimbulkan kekhawatiran dalam hal integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu. Sejak proses pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu …

Ahead of the 2024 regional elections, various problems that arise in the selection process and implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) raise concerns regarding the integrity and fairness of election …

Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) melakukan pemantauan terhadap kinerja penjabat (pj) gubernur di 25 provinsi. Pemantauan audit sosial tersebut dilatarbelakangi penunjukkan pj gubernur yang tidak transparan dan partisipatif, …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) assesses that the performance of acting regional heads does not fully involve public participation; marginalized groups such as indigenous peoples, people with disabilities, and women victims of violence are still considered objects of …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kinerja penjabat (pj) kepala daerah belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik, kelompok marjinal seperti masyarakat adat, disabilitas, dan perempuan korban kekerasan, masih dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek. Hal itu didasarkan hasil pemantauan yang …

Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi sebanyak 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024. Perkara tersebut terdiri dari PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sidang agenda Pemeriksaan Pendahuluan dijadwalkan akan digelar pada 29 April-3 Mei 2024, secara …

The Constitutional Court (MK) registered 297 cases regarding the 2024 Legislative General Election Results Dispute (PHPU). These cases consisted of PHPU for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD. The preliminary examination agenda hearing is scheduled to …

Constitutional Law Expert at the Indonesian Jentera College of Law (STH), Bivitri Susanti, said that the rejection of the PHPU presidential election application proves that the Constitutional Court (MK) is unable to leave the legal framework designed to perpetuate power. …

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan dengan ditolaknya permohonan PHPU Pilpres membuktikan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu keluar dari kerangka hukum yang didesain untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu merupakan imbas dari keputusan tidak …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) believes that the Constitutional Court still considers the difference in votes a lot in adjudicating disputes over election results. The nature of this calculator court is illustrated by the case of state administrators’ …