February 23, 2025

AJID FUAD MUZAKI

Perempuan Terus Dianggap sebagai Beban Politik

Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) dinilai sebagai bentuk kegagalan penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menjalankan amanat afirmasi dalam undang-undang. Perempuan masih dipandang sebagai pihak yang tidak layak masuk dalam …

Read More »

Menakar Komitmen Capres 2024 tentang Perbaikan Lingkungan

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Unity of Trend (UniTrend), generasi Z dan milenial dengan rentang usia 15-34 tahun banyak menganggap bahwa krisis iklim adalah hal yang nyata. Selain itu, 81% masyarakat Indonesia …

Read More »

Potensi Penyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024

Untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bebas, partisipatif, dan adil profesionalisme dan netralitas aparatur negara menjadi salah satu prasyarat penting dan mendasar. Karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dipastikan tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak partisan. ASN harus …

Read More »

Persiapan Logistik Pemilu Tahap 1 Hampir Selesai

Persiapan logistik tahap 1 untuk Pemilu 2024 sudah hampir selesai. Kesiapan tersebut terdiri dari kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum memastikan proses pemilu terus berlangsung dan akan terus berjalan. “Kotak suara, bilik suara, tinta, …

Read More »

Seperti Pemilu 2014 dan 2019, PKPU Seharusnya Menjamin 30% Keterwakilan Perempuan

Afirmasi perempuan yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik penting dikuatkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berdasar pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, aturan teknis kewenangan KPU ini ampuh menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan di seluruh daerah …

Read More »

Ketua Komas HAM: KPU dan Bawaslu Wajib Memastikan 30% Perempuan Caleg

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro menjelaskan konsep HAM mengakui prinsip afirmasi bagi perempuan. Prinsip ini muncul dari ketimpangan struktural dan menyebabkan posisi perempuan di masyarakat lebih rendah sehingga menikmati hak asasi lebih sedikit dibanding …

Read More »

KPU Kembali Tak Menghadiri Sidang Gugatan DCT Keterwakilan Perempuan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang lanjutan pelanggaran administrasi Komisi Pemilu Umum (KPU) tentang keterwakilan perempuan 30% di tiap daerah pemilihan Pemilu 2024. Pelapor adalah Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP.  Para anggota KPU kembali tidak menghadiri persidangan kedua dengan …

Read More »

Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran KPU Soal DCT Keterwakilan Perempuan

Badan Pengawas Pemil (Bawaslu) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Sidang ini merupakan tindak lanjut pelaporan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP). Pada sidang pertama ini, Bawaslu …

Read More »

Perludem Raih Gatra Awards 2023

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menerima penghargaan dalam ajang Gatra Awards 2023 “Apresiasi Kerja atas Unsur Inovasi, Transformasi, Reformasi, Penciptaan Daya Saing, dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju”. Penganugerahan itu diberikan atas peran dan kontribusi konkret Perludem pada masyarakat dan …

Read More »

Ketidakmandirian MK yang Mengancam Pemilu 2024

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah membuktikan ketidakmandiran hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. MKMK memutus sembilan hakim MK ditetapkan melanggar etik dalam putusan batas usia calon presiden/wakil presiden. MKMK pun memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK …

Read More »