Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) semakin kesasar. Hal tersebut buntut dari putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengabulkan permohonan agar syarat usia 40 tahun bagi Capres dan Cawapres dapat dikesampingkan, jika pernah pernah/sedang menduduki jabatan …

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Mahkamah Konstitusi (MK) inkonsisten dan serampangan dalam merumuskan putusan mengenasi syarat usia pencalonan presiden/wakil presiden. MK yang tidak berwewenang menambahkan norma hukum dalam undang-undang malah menambahkan ketentuan pengalaman jabatan pemilu untuk mengesampingkan syarat usia minimal. Putusan …

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah syarat pencalonan presiden/wakil presiden. Usia minimal 40 tahun bisa tidak dipenuhi dalam pencalonan pemilu presiden jika seseorang sudah/pernah terpilih menjadi pejabat politik melalui pemilu langsung. “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 belum cukup baik mengatur kampanye di media sosial. KPU masih mengatur kampanye di media sosial seperti halnya kampanye konvensional. Dibutuhkan revisi PKPU kampanye yang memahami karakter media sosial dan terhubung dengan penegakan …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggelar forum dialog antara politisi perempuan dengan masyarakat sipil. Pencapaian representasi perempuan minimal 30% di parlemen dan substansi politik perempuan menjadi tujuan. …

Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai ketentuan yang memperlemah KPU dalam aspek rekrutmen, pembentukan peraturan, dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan MA. Sikap KPU ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai syarat …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada KPU. Hingga saat ini KPU tak kunjung mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterwakilan perempuan di legislatif. …

Pemilu 2024 mendatang menjadi momentum untuk memilih calon presiden yang bisa melindungi kebebasan sipil. Pemilu serentak ini pun merupakan momen untuk memilih calon anggota legislatif yang mendukung legislasi dan penyerapan aspirasi yang menjaga kebebasan sipil. Sejumlah kasus menunjukan berkurangnya kebebasan …

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan ambang batas parlemen yang diatur dalam UU Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang diuji adalah Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: “Partai Politik Peserta …