Pilkada 2017, menurut Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyisakan masalah polarisasi partai yang semakin menguat. Polarisasi ini berdampak buruk bagi demokrasi, sebab memunculkan calon kepala daerah yang semakin sedikit. Kondisi diperparah dengan semakin beratnya calon perseorangan …

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur telah bermunculan. Partai-partai politik telah mengumumkan jagoannya untuk berkontestasi dalam ajang Pilkada 2018. Namun sayangnya, nama perempuan tak sering disebut. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan bahwa perempuan calon kepala daerah …

Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Lena Maryana Mukti, menceritakan pengalamannya sebagai penasehat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2018. Ada pernyataan yang cukup tajam yang dilontarkan Lena, yakni “Jualan afirmasi perempuan di Pilkada 2018 tidak laku lagi”. Simak penjelasan Lena dalam …

Kedaulatan pemilih atau rakyat, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, tak hanya dapat diaplikasikan pada tahapan pemilu, melainkan berlangsung secara terus-menerus. Sejak pre election atau sebelum pemilu, election period atau periode pemilu, hingga post election atau paska …

Pada diskusi bertajuk “Kedaulatan Pemilih di Tahun Politik” yang diadakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Sunanto, menekankan pentingnya rakyat mengimplementasikan kedaulatan politik yang dimilikinya di tahun politik. Banyak tahapan krusial penentu demokrasi dan kesejahteraan …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, menjelaskan hal-hal teknis terkait penyerahan dokumen syarat pencalonan kepala daerah dalam rapat koordinasi persiapan tahapan pendaftaran Pilkada 2018. Rapat koordinasi diadakan agar permasalahan yang muncul dan menjadi masalah di Pilkada 2015 dan …

Tahap pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan dimulai pada 8 Januari dan berakhir pada 10 Januari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat kerja dengan partai-partai politik, guna mensosialisasikan syarat pencalonan dan syarat calon. “Kalau syarat pencalonan itu berkaitan …

Penasehat Kemitraan, Wahidah Syuaib, mendukung langkah Hadar Nafis Gumay, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 yang telah mengajukan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden yang diambil dari hasil pemilu …

Pengaju uji materi Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden di Undang-Undang (UU) Pemilu, Hadar Nafis Gumay, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera membacakan putusan. MK mesti memberikan waktu yang cukup bagi seluruh partai politik peserta pemilu yang lolos verifikasi …

Tahapan Pemilu 2019 tengah memasuki tahap verifikasi faktual. Rekapitulasi hasil verifikasi akan dilakukan pada 6 hingga 17 Februari dan penetapan partai politik peserta pemilu akan diumumkan pada 18 hingga 20 Februari. Tahapan terus berjalan, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan …