Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. IKP ditujukan sebagai pendeteksi dini potensi pelanggaran yang mungkin mengganggu dan menghambat proses pilkada di 171 daerah. “IKP Pilkada 2018 dirilis lebih awal dibanding IKP …

On Tuesday, November 21st 2017, members of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) pay a visit to the House of Representatives to consult the newly-issued Bawaslu’s Regulations (Perbawaslu) on the use of Integrated Center for Elections Law Enforcement (Sentra Gakkumdu) with …

The Election Monitoring Body (Bawaslu) has issued their verdict on ten lawsuits regarding the result of political party registration process for the 2019 National Elections. Bawaslu have granted nine lawsuits and rejected one submitted by the Indonesia Justice and Unity …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan aturan mengenai sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu. Dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdapat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SITS). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui SITS yang akan diterapkan …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta klarifikasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada sembilan partai politik yang mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berita simpang siur di media, Bawaslu meloloskan partai politik dalam proses pendfataran. “Keputusan Bawaslu terakhir …

Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. “Ini untuk memastikan apakah ada keterlambatan dan lain-lain. …

Selasa, 21 November 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkonsultasikan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perbawaslu memuat beberapa hal baru. Simak penjelasan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, dalam …

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang Pelanggaran Administrasi dan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), termuat satu aturan mengenai kemungkinan pemeriksaan acara cepat untuk pelanggaran administrasi yang terjadi di tahap kampanye dan rekapitulasi. Pemeriksaan cepat tak perlu memaksimalkan waktu 14 …

Pimpinan Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, mengungkapkan kegeraman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mengherankan suatu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Sragen, Jawa Tengah, yakni camat …

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, menandaskan bahwa penanganan terhadap laporan temuan  pelanggaran pemilu akan dilimpahkan kepada lembaga pengawas pemilu yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa pelanggaran. Hal ini dinormakan di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebab banyak …