August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Titi Anggraini: Democracy Ambassador, It’s All About Work, Work, Work, for Democracy

The Executive Director for Elections and Democracy, Titi Anggraini, has just been appointed as one of Democracy Ambassadors to champion study on Global State of Democracy by International IDEA, a think-tank organization based in Stockholm, Sweden. Titi is appointed alongside …

Read More »

Tiga Partai Lagi Lanjut ke Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu

Menyusul tujuh partai yang telah dibacakan putusan pendahuluannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), gugatan tiga partai lainnya, yakni Partai Rakyat, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Indonesia Kerja (PIKA) juga dinyatakan lanjut ke sidang pemeriksaan. Para pemohon dinilai memenuhi …

Read More »

Tak Hanya Cepat, Bawaslu Juga Mesti Optimal dan Tertib Aturan

Dalam penanganan pelanggaran administrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjanji akan bekerja secara cepat dan terbuka. Hal tersebut diapresiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tetapi dinilai tak cukup. Bawaslu mesti pula bekerja secara cermat dalam menggali fakta-fakta persidangan, bersikap …

Read More »

Belum Terima Laporan Gugatan, KPU Minta Waktu Siapkan Argumentasi dan Alat Bukti

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi hukum, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima undangan resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghadiri sidang pendahuluan dan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi. KPU meminta waktu guna mempersiapkan argumentasi dan alat …

Read More »

Dinyatakan Memenuhi Syarat Formil dan Materil, Gugatan Tujuh Partai Politik Akan Disidangkan Besok

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah membacakan putusan pendahuluan terhadap tujuh gugatan yang diajukan oleh enam partai politik yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak memenuhi persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2019 secara lengkap. Semua gugatan dinyatakan memenuhi syarat …

Read More »

Idaman Party Set Out to Challenge KPU’s Decision

The General Secretary of Islam Peace Safe (Idaman) Party, Ramdansyah, sues the Elections Commission (KPU) to the Elections Monitoring Body (Bawaslu) over an allegation of administrative violation. Ramdansyah argues that KPU had conducted technical error during political party registration process …

Read More »

Bawaslu Akan Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Secara Maraton

Sembilan partai politik menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan pelanggaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Gugatan telah diregistrasi dan akan mulai disidangkan pada 1 hinga 13 November 2017. “Kita sudah terima satu permohonan dari sembilan partai. PKPI (Partai …

Read More »

UU Mestinya Persoalkan Substansi Partai Politik dalam Pendaftaran Peserta Pemilu

Pengajar Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu semestinya memuat regulasi yang tak hanya berkaitan dengan administrasi partai politik, melainkan kelembagaan dan substansi dari keberadaan partai politik di Indonesia. Partai politik sebagai peserta pemilu, dalam hal …

Read More »

Jika Tak Ada di UU, Penggunaan IT dalam Penyelenggaraan Pemilu Baiknya Hanya Penunjang Saja

Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terkait penggunaan Informasi dan Teknologi (IT) dalam penyelenggaraan pemilu, apabila tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU), mestinya diberlakukan …

Read More »

Standardization of Data in Sipol Is Important to Guarantee Fairness for Political Parties

An election activist from Kemitraan, Wahidah Suaib Wittoeng, explains the result of his research on political party data in the Political Party Information System (Sipol). The result of the research is that there is no standardized mechanism and procedure in …

Read More »