Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadikan sebagai syarat wajib bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran calon peserta pemilu. Ratna Dewi Pettalolo, mantan Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah yang kini …
Read More »AMALIA SALABI
Sipol Menjamin Transparansi Data dan Permudah Kinerja KPU
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mempermudah kerja pengawasan KPU terhadap data persyaratan peserta pemilu yang diserahkan oleh partai politik. Persyaratan menjadi peserta pemilu yang mengharuskan partai politik untuk memiliki kepengurusan …
Read More »Titi Anggraini: Duta Demokrasi, Kerja Kerja Kerja untuk Demokrasi
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mendapatkan kesempatan untuk go internasional sebagai Duta Demokrasi. Sejumlah nama pemimpin negara ikut menjadi Duta Demokrasi, yakni mantan Presiden Latvia, Vaira Vike Freiberga, dan mantan Presiden Kosta Rika, Laura Chinchilla. …
Read More »Samsul Bahri: Perubahan Ketentuan Pemilu Aceh Mestinya di UUPA, Bukan di UU Pemilu
Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Samsul Bahri dan Kautsar, memprotes ketentuan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 571 huruf d yang mencabut ketentuan Pasal 57 dan 60 UU Pemerintah Aceh (UUPA) No.11/2006. Keduanya menilai bahwa DPR RI tak …
Read More »Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dukung Reformulasi Jumlah Anggota KIP dan Bawaslu di Aceh
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menghadiri sidang uji materi atas Pasal 571 huruf d yang diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagai pihak terkait. Yayasan Advokasi yang diwakili oleh Safaruddin mengatakan bahwa pemohon tak memiliki …
Read More »Presidential Threshold Tak Dapat Diterapkan di Pemilu 2019
Salah satu pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Effendi Gazali, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberlakukan surut presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Pembuat UU, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak pernah mengumumkan kepada masyarakat bahwa …
Read More »Khairul Fahmi: We Must Evaluate the Registration Procedure for Political Parties
The political party registration process receives evaluations from many elections experts and activists. On eof the experts who provide his evaluation is Khairul Fahmi, a researcher from the Center for Constitution Study (Pusako) of Andalas University. Here is the transcript …
Read More »Presidential Threshold Tak Sesuai Original Intent UUD 1945
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan bahwa presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tak sesuai dengan original intent atau maksud asli dari ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 6A ayat (2) tentang pencalonan …
Read More »Direktur Eksekutif Perludem Ditunjuk International IDEA Jadi Duta Demokrasi Bersama Kofi Annan
International Institute for Electoral Assistance (International IDEA), lembaga asistensi pemilu bertaraf internasional, menunjuk sebelas orang aktivis demokrasi sebagai Duta Demokrasi. Salah satu Duta Demokrasi tersebut adalah perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …
Read More »Partai Politik yang Dinyatakan Tak Lengkap Memenuhi Syarat Pendaftaran Punya Peluang Ajukan Sengketa Proses
Kamis (17/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa sebanyak 13 partai politik tak memenuhi persyaratan secara lengkap sebagai calon peserta Pemilu 2019. Partai politik diprediksi akan mengajukan sengketa proses ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peneliti Peneliti Pusat Studi Konstitusi …
Read More »