August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

KPU Jawa Timur: Perkembangan Covid-19 di Jatim Bikin Penyelenggara Adhoc Khawatir

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Divisi Teknis, Insan Qoriawan menyatakan hingga saat ini (12/5), KPU Jatim belum menerima laporan terkait penyelenggara yang mengundurkan diri sebagai penyelenggara adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Namun, telah masuk …

Read More »

Pengantar Sistem Pemilu

“Sistem pemilu yang baik akan memberikanmu sekilas penampakan surga, namun sistem pemilu yang buruk dapat memberimu perjalanan cepat ke neraka,”-Andrew Reynolds 2014.   Kelas Virtual Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Senin (11/5) membahas Pengantar Sistem Pemilu. Penasehat …

Read More »

Keamanan Siber untuk E-Rekap KPU

Ada tiga tujuan umum keamanan siber menurut The Estonian Information System Authority atau RIA. Pertama, kerahasiaan, yakni agar informasi sensitif tak diakses oleh peretas. Kedua, integritas, agar data tak diubah oleh pihak yang tak berhak merubah sehingga konsistensi, akurasi, dan …

Read More »

Sejarah Pemantau Pemilu Indonesia

Pemantau pemilu di Indonesia merupakan fenomena baru di akhir abad 20. Jika secara global, pemantau pemilu pertama dilakukan oleh Komisi Negara-Negara Eropa terhadap Pemilihan Umum di wilayah sengketa Wallachia dan Moldova pada 1857, pemantau pemilu di Indonesia baru ada pada …

Read More »

Tak Kunjung Ada Kepastian Hukum, Dampak Penundaan Pilkada Bisa Bertambah

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menagih janji Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang semula akan dikeluarkan akhir April 2020. Perpu yang hanya boleh dikeluarkan jika terdapat hal ihwal kegentingan, …

Read More »

Jika Pilkada Ditunda 2021, Bupati Trenggalek Khawatir Kekosongan RPJMD

Petahana Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin mengatakan khawatir terhadap dampak penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jika dilaksanakan pada akhir 2021. Banyak masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada Februari 2021. Jika Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada September …

Read More »

Banyak Dampak Teknis Pasca-Perpu Penundaan Pilkada 2020

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meyakini bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang direncanakan keluar pada akhir April akan memberikan dampak teknis yang besar bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Segera …

Read More »

Revisi Tiga Pasal Urgen Diatur di Perpu Penundaan Pilkada

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Rumah Kebangsaan mendorong Presiden agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan Pemilihan …

Read More »

Ketua KPU Bali Optimis Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan 9 Desember

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan menyatakan optimis menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan tahapan yang dimulai pada Juni dan pemungutan suara 9 Desember. Terobosan dapat dilakukan untuk meminimalisir terpaparnya penyelenggara pemilu …

Read More »

KPU Sumut Pertimbangkan Digitalisasi Tahapan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertimbangkan penyelenggaraan dua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan teknologi digital. Pertimbangan ini didasari atas masalah terbatasnya anggaran di Sumatera Utara untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di …

Read More »