Cakra Wikara Indonesia (CWI) mempublikasi hasil riset terkait perempuan anggota legislatif (aleg) pada Rabu (4/3). Data dari riset tersebut menunjukkan bahwa periode 2019-2024, terdapat 123 perempuan dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 117 perempuan terpilih, 118 perempuan ditetapkan …

“Bodo amat ya dengan pilih caleg perempuan. Kemaren gue pilih perempuan, taunya yang keluar RUU Ketahanan Keluarga!” Begitu kurang lebih bunyi protes beberapa kawan perempuan saya di media sosial. Saya merasa luar biasa tersinggung hingga ke ubun-ubun, sebab pada gelaran …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah telah memasuki tahap rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pasangkayu menginisiasi sistem registrasi PPK dan PPS online dengan tujuan menjangkau lebih banyak …

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan penggunaan electronic voting atau e-voting di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuannya, yakni untuk menekan biaya Pilkada. E-voting dinilai Tito memungkinkan untuk dilakukan sebab pendataan pemilih telah dilakukan secara elektronik, dan e-voting telah diterapkan …

Diskursus pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung ternyata belum berakhir meski telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.55/2019 yang banyak dinilai oleh pegiat pemilu memasukkan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum atau pemilu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu …

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masuk menjadi salah satu agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020. Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memasukkan revisi UU Pemilihan Kepala …

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.55/2019 mengenai desain pemilu serentak yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pembahasan mengenai desain pemilu serentak yang sanggup menciptakan efektivitas sistem presidensial dan efisiensi penyelenggaraan pemilu patut segera dimulai. Sebagaimana diamanahkan …

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan Putusan No.55/2019 yang dibacakan pada Rabu (26/2) menerangkan bahwa dalam original intent amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terdapat tujuh gagasan pemilu serentak. Satu gagasan diantaranya menghendaki agar pemilihan umum serentak dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.55/2019 mengenai desain waktu keserentakkan pemilu. Di dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilihan serentak nasional, yakni pemilihan presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah …

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas uji materi yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait desain dan waktu keserentakan pemilihan presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan anggota DPR Daerah …