August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Titi Anggraini: Pemilu Serentak Borongan Tak Perlu Peyelenggara Pemilu Permanen

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 Pasal 201 ayat (8) mengatur agar pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan aturan ini, maka Pemilu Serentak …

Read More »

Why Malaysia Need Political Party Financial Reform?

Pippa Norris and Andrea Abel van Es in the Elections Checkbook? Political Finance in Comparative Perspective (2017) defines political fund as all cash flows to and from political parties and candidates, including formal and informal revenue, both during and outside …

Read More »

Mengapa Malaysia Perlu Mereformasi Regulasi Dana Politik?

Pippa Norris dan Andrea Abel van Es dalam Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (2017) mendefinisikan pendanaan politik sebagai semua aliran uang ke dan dari partai politik dan kandidat, termasuk sumber pendapatan formal dan informal, baik selama maupun diluar …

Read More »

Menyimak Pengaturan Teknologi Pungut Hitung di Election Omnibus Law Filipina

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencana ini menarik perhatian organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Election …

Read More »

Perludem: Pandangan MK Soal Sudah Kawin Perlu Dikritik

Rabu (29/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas perkara No.75/2019 tentang syarat sebagai pemilih yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang (UU) No.8/2015. Pasal tersebut berbunyi “Pemilih adalah …

Read More »

Perludem Desak Presiden Segera Pilih Anggota DKPP Pengganti Hardjono

20 Desember 2019, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merangkap sebagai Ketua, Hardjono, dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Segera setelahnya, Hardjono mengundurkan diri dari DKPP. Sejak itu, tak ada ketua …

Read More »

Ramlan Surbakti Minta KPU Tak Larang Masyarakat Kampanye Kotak Kosong

Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melarang jika ada masyarakat yang mengkampanyekan pilihan alternatif atau kotak kosong di Pilkada calon tunggal Pilkada Serentak 2020. Menurut Ramlan, masyarakat berhak menciptakan politik alternatif …

Read More »

Pilkada 2020, Anggaran Yang Ditransfer Pemda Baru 444 M

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan persiapan Pilkada Serentak 2020. Dari segi anggaran, dari total 9.920.032.979.336 atau 9,9 triliun rupiah dana yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk 270 daerah berpilkada, per 10 Januari 2020, …

Read More »

Ketua KPU Minta Tak Ada Proses Rekrutmen Penyelenggara selama Tahapan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan refleksi Pemilu Serentak 2019 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (22/1). Berdasarkan refleksi tersebut, Ketua KPU RI, Arief Budiman merekomendasikan agar pembuat undang-undang mengatur di dalam revisi undang-undang pemilu yang akan dibuat bahwa …

Read More »

Ramlan Surbakti: Evaluasi Pemilu 2019

Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga menguraikan evaluasinya atas Pemilu 2019 pada Konferensi Tata Kelola Pemilu di Bogor, Jawa Barat (14/11). Menurutnya, Pemilu Serentak yang didesain dengan salah satu tujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, gagal tercapai. Malahan, sistem …

Read More »