August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

PPK Cilincing dan Koja Ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Utara, Benny Sabdo menyampaikan bahwa penyidik Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara menetapkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilincing dan Koja, yakni sebanyak 10 orang, sebagai tersangka tindak …

Read More »

KPU Tak Ajukan Saksi Fakta di Sidang PHPU Pilpres 2019

Ketua Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin mengatakan pihaknya tak mengajukan saksi fakta. Alasannya, keterangan para saksi fakta yang telah dihadirkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno justru menguntungkan KPU karena hanya memberikan keterangan …

Read More »

Said Didu: Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi Anak Perusahaan BUMN Termasuk Pejabat BUMN

Mantan Sektetaris Kementeriaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menjadi saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, pada persidangan psengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Said memberikan keterangan mengenai definisi pejabat BUMN, status …

Read More »

6 Isu Terkait DPT Dikemukakan BPN

Dua saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno memberikan keterangan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari keterangan tersebut, diungkapkan enam isu. KTP palsu Saksi pertama BPN, Agus Muhammad Maksum menyebutkan adanya lebih dari 1 juta Kartu Tanda Penduduk …

Read More »

17,5 juta Data Pemilih Invalid Menurut Saksi BPN Prabowo-Sandi

Saksi pertama dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, Agus Muhammad Maksum menerangkan asal angka 17,5 juta data pemilih yang didalilkan sebagai data invalid pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)(19/6). Angka ini terdiri atas 9,8 juta data pemilih …

Read More »

Tak Memenuhi Aturan dan Kelaziman, BPN Tarik Alat Bukti Baru

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan pada sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli Badan Penangan Nasional (BPN) (19/6) bahwa susunan alat bukti baru yang diserahkan BPN pada Selasa (18/6)  tidak memenuhi aturan susunan alat bukti sesuai paraturan perundang-undangan. Alat bukti baru …

Read More »

Vote buying Melalui Penyalahgunaan Anggaran dan Program Negara

Petahana Presiden Joko Widodo atau Jokowi didalilkan telah melakukan misuse of state resources atau penyalahgunaan sumber daya negara secara TSM. Lima program  atau kebijakan dijalankan jelang hari pemungutan suara, yakni  menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan membayarnya secara rapel, …

Read More »

KPU dan TKN Bantah Terjadi Terjadi Kecurangan TSM, Ini Argumentasinya

Sidang pembacaan jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta keterangan pihak terkait Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon (paslon) Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah selesai digelar. Dari sidang tersebut, dapat diketahui argumentasi KPU …

Read More »

KPU: Alat Bukti Link Berita Online Pelanggaran terhadap Tata Beracara di MK

Pada sidang pembacaan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres), Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, diwakili kuasa hukum Denny Indrayana, menyinggung Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi …

Read More »

KPU, Bawaslu, TKN: Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Bukan BUMN

Salah satu dalil yang dimunculkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno dalam permohonan perbaikannya adalah pelanggaran administrasi dalam tahap pencalonan presiden dan wakil presiden. Status calon wakil presiden (cawapres) Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada …

Read More »