Pada rapat konsultasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi II menyatakan prihatin terhadap sengkarut proses pencalonan anggota DPR, DPR Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan mantan narapidana korupsi sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) No.23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Salah satu aturan yang direvisi yakni ketentuan mengenai panjang durasi dan banyaknya spot iklan kampanye di televisi (TV) dan radio yang diperbolehkan untuk peserta pemilu. …

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundurkan diri dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan atau Anggota DPD.  Dalam revisi yang telah …

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur agar calon anggota legislatif terpilih yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lewat dari tujuh hari setelah pemberitahuan penetapan calon terpilih oleh KPU akan diganti oleh …

Pada rapat konsultasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanyakan langkah KPU apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman surat suara. Menurut Bawaslu, KPU perlu memasukkan tindakan penyelesaiannya di dalam PKPU. …

Kecurangan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya menjadi momok bagi calon anggota legislatif (caleg). Oleh karena tak ingin menjadi korban kecurangan, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta serangkaian langkah pencegahan untuk dilakukan pada hari pemungutan suara di Tempat …

Sebagaimana tertuang di dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, rekapitulasi di tingkat kecamatan akan dilakukan secara paralel dalam empat kelompok rekapitulasi. Oleh sebab itu, KPU mengatur bahwa partai politik dapat menyediakan empat …

Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu mengatur hak pilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Contoh pertama, apabila Mawar terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan A Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian akan pindah memilih ke Provinsi Sumatera Utara, maka Mawar hanya akan …

Permasalahan hak pilih menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Undang-Undang (UU) Pemilu memberi mandat agar hak pilih berbasis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) …

Pemilihan suara di luar negeri akan dilaksanakan dengan tiga metode, yakni Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan pengiriman pos. Pemungutan suara diselenggarakan lebih awal dari pemungutan suara di dalam negeri, namun waktu penghitungan suara dilakukan …