February 23, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Banyak Serangan Hacker, Website Situng KPU Sementara Ditutup

“Karena serangan banyak masuk, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) mempelajari itu. Daripada nanti makin menimbulkan kegaduhan, maka website kita hold dulu,”kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Selatan (2/7). KPU mengakui bahwa …

Read More »

KPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Ditetapkan, Bawaslu: Tapi Belum Diundangkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). PKPU ini, meski belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tetap diberlakukan bagi semua peserta pemilu …

Read More »

Titi Anggraini: Bedakan Syarat Sebagai Capres-Cawapres, Syarat Pengusulan Capres-Cawapres, dan Tata Cara Pengusulan

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara No.49 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan para ahli kepemiluan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Wahiduddin Adams, mengkritisi argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon. Menurutnya, dasar hukum …

Read More »

Tak Ada Pembahasan Mengenai Presidential Threshold dalam Original Intent UUD 1945

Salah satu pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Feri Amsari, mengatakan bahwa tak ada konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam original intent Pasal 6A dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kepemiluan di dalam Undang-Undang Dasar …

Read More »

Pilkada 2018, Mayoritas Lahirkan Kepala Daerah Berorientasi  Pelayanan Publik

Direktur Eksekutif  Centre for  Strategic  and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, mengatakan bahwa hasil Pilkada Serentak 2018 di sejumlah daerah memberikan angin segar bagi demokrasi substansial di Indonesia. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan misalnya, kepala daerah terpilih …

Read More »

2019, Wewenang dan Tugas Bawaslu Perlu Ditopang Dana 10,35 Triliun Rupiah

Untuk menjalankan fungsi  pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan anggaran Pagu Indikatif tahun 2019 sebesar 8,62 triliun rupiah. Anggaran ini akan digunakan untuk dua program, yakni dukungan manajemen dan …

Read More »

TePI Nilai DPT Pilkada 2018 Tak Terlalu Bagus

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 tak terlalu baik. Banyak keluhan dari pemilih terhadap DPT, terutama pemilih di wilayah dengan pasangan calon (paslon) tunggal. “Pilkada 2018, DPT kita agak buruk. Tahun ini …

Read More »

Pemilu 2019, KPU Baiknya Buat Tahapan Pemilu Khusus untuk Papua

Penyelenggaraan pemilhan kepala daerah (pilkada) di Papua sering terlambat akibat distribusi logistik yang terhambat. Untuk mengantisipasi hal ini pada Pemilu 2019, Komite Pemilih Indonesia (TePI) menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun tahapan pemilu khusus untuk Papua. “Dia gak mesti …

Read More »

Tahap Rekapitulasi, KPU Mesti Beri Penjelasan tentang Website KPU yang Tak Bisa Diakses

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, mengabarkan bahwa formulir C1 elektronik Pilkada Kota Makassar tak dapat diakses di website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan tanda tanya dari publik tentang keamanan sistem informasi rekapitulasi …

Read More »