Reformasi politik 1998 dilakukan tanpa perubahan berarti terhadap institusi partai politik. Indonesia telah melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik, namun tak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, yakni tak adanya mekanisme akuntabilitas keuangan partai politik dan tak adanya demokrasi di …

Menegakkan supremasi hukum merupakan salah satu tuntutan reformasi.  Dalam hal kepemiluan, tuntutan ini telah diperkuat dalam perjalanannya hingga kepada kelengkapan penegakan hukum pemilu di Undang-Undang No.7/2017.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi organ yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita reformasi akan penyelenggaraan …

Kelahiran sistem desentraliasi dipicu oleh konflik yang marak terjadi di tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru Soeharto. Sebut saja gerakan separatis di Aceh, Timor Timur dan Riau yang menggetarkan rezim  sentralisasi dan memberikan tekanan kuat untuk diterapkannya pembagian kekuasaan antara pusat …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas menyatakan sikap menolak aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang melarang mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Argumen Bawaslu, hanya Undang-Undang (UU) atau putusan pengadilan yang …

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah akan segera diperbaiki. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 600 ribuan pemilih yang ditemukan padanannya dalam data kependudukan. Sedangkan, sekitar 161 ribu tak ditemukan dalam database kependudukan. “Dari …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik anggota KPU 16 provinsi periode 2018-2023 (24/5). Pelantikan hari ini merupakan pelantikan gelombang pertama, yang akan disusul oleh pelantikan gelombang-gelombang berikutnya hingga 2019. Secara total, KPU akan melantik 34 KPU provinsi dan 514 KPU …

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memuat larangan bagi mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Aturan ini ditolak DPR dengan alasan agar tak menabrak Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang …

Pandangan publik terhadap demokrasi menguat. Publik mempercayai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Namun ternyata, di 140 negara di dunia termasuk Indonesia, demokrasi menuju jalan mundur akibat maraknya praktik manipulasi yang dilakukan oleh para politisi terhadap …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI (Polri) terkait dugaan kampanye di luar jadwal di sejumlah media cetak (17/5). Bawaslu menemukan iklan dengan nomor urut dan logo PSI, serta hasil survei …

Pemilik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, membeberkan hasil penelitian Freedom House mengenai kebebasan sipil di Indonesia. Indeks kebebasan sipil, tak seperti indeks demokrasi, berfluktuasi. Dalam rentang satu sampai lima dengan satu sebagai skor tertinggi, kebebasan sipil Indonesia …