Bukan yang pertama kali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mempercayakan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. PT Pos Indonesia dinilai sebagai penyedia jasa logistik yang paling andal di Indonesia. “Pemilu 2014 lalu …

Rabu (30/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Nota kesepahaman ditujukan untuk mengawal partisipasi politik perempuan di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. “Ini adalah benchmark untuk membangun kesetaraan gender dan …

“Pemilu serentak yang memisahkan pemilu lokal dengan pilkada (pemilihan kepala daerah) menyebabkan identitas gampang dimainkan oleh identitas mayoritas,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, pada diskusi “20 Tahun Reformasi Pemilu” di Sultan Agung, Jakarta Selatan …

Reformasi politik 1998 dilakukan tanpa perubahan berarti terhadap institusi partai politik. Indonesia telah melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik, namun tak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, yakni tak adanya mekanisme akuntabilitas keuangan partai politik dan tak adanya demokrasi di …

Menegakkan supremasi hukum merupakan salah satu tuntutan reformasi.  Dalam hal kepemiluan, tuntutan ini telah diperkuat dalam perjalanannya hingga kepada kelengkapan penegakan hukum pemilu di Undang-Undang No.7/2017.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi organ yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita reformasi akan penyelenggaraan …

Kelahiran sistem desentraliasi dipicu oleh konflik yang marak terjadi di tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru Soeharto. Sebut saja gerakan separatis di Aceh, Timor Timur dan Riau yang menggetarkan rezim  sentralisasi dan memberikan tekanan kuat untuk diterapkannya pembagian kekuasaan antara pusat …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas menyatakan sikap menolak aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang melarang mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Argumen Bawaslu, hanya Undang-Undang (UU) atau putusan pengadilan yang …

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah akan segera diperbaiki. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 600 ribuan pemilih yang ditemukan padanannya dalam data kependudukan. Sedangkan, sekitar 161 ribu tak ditemukan dalam database kependudukan. “Dari …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik anggota KPU 16 provinsi periode 2018-2023 (24/5). Pelantikan hari ini merupakan pelantikan gelombang pertama, yang akan disusul oleh pelantikan gelombang-gelombang berikutnya hingga 2019. Secara total, KPU akan melantik 34 KPU provinsi dan 514 KPU …

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memuat larangan bagi mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Aturan ini ditolak DPR dengan alasan agar tak menabrak Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang …