Aturan mengenai cuti kampanye bagi presiden dan wakil presiden mengundang debat kusir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aturan di dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) menghendaki agar presiden dan wakil presiden memberikan surat …
Read More »AMALIA SALABI
Fraksi Partai Golkar Pertanyakan Kewajiban Cuti Kampanye Petahana Capres
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kewajiban cuti kampanye bagi petahana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019. Menurut Golkar, tak …
Read More »Partai Politik Baru Boleh Kampanyekan Calon Presiden, Tapi…
Di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, partai politik yang tak memiliki kursi di parlemen memiliki hak yang sama untuk mengkampanyekan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Namun, logo partai politik tersebut tak …
Read More »Calon Anggota DPD Tak Dapat Berkampanye untuk Pileg dan Pilpres
Di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, termuat aturan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak diperbolehkan berkampanye untuk kepentingan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Aturan ini berangkat dari pemahaman KPU bahwa …
Read More »KPU Setujui 5 Usulan DPR terkait Penataan Dapil
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan konsultasi sebanyak dua kali kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang daerah pemilihan (dapil) anggota DPR provinsi dan kabupaten/kota. Pada rapat konsultasi pertama (26/3), DPR mengusulkan 23 perubahan dapil. KPU …
Read More »Sengkarut Pilkada Mimika, Penyelenggara Pemilu Dinilai Bermasalah
Lolosnya empat pasangan calon (paslon) dari verifikasi administrasi jalur perseorangan di Pilkada Mimika dinilai tak logis. Pasalnya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), baru 25 persen warga Mimika yang merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Sedangkan, …
Read More »Jumlah DPS di 16 Provinsi, Jawa Barat Tertinggi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub), satu provinsi, yakni Papua, belum menetapkan DPS. Berikut jumlah DPS di 16 provinsi. Sumatera Utara (Sumut) 9.202.967. Sumatera Selatan (Sumsel) 5.700.862. Riau …
Read More »Partai Baru Minta KPU Segera Keluarkan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif
Pada diskusi “Geliat Partai Baru pada Pilpres 2019” yang diadakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat …
Read More »Partai Baru: PKPU Tak Boleh Larang Partai Baru Kampanyekan Paslon Presiden-Wakil Presiden
Mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai politik dan gabungan partai politik mesti memiliki kursi di parlemen sebesar 20 persen untuk mengusung calon. Pasal ini akan diturunkan ke dalam Peraturan Komisi …
Read More »Orang dengan Gangguan Jiwa, Hak Pilih, dan Stigma yang Mengancam
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melakukan audiensi ke kantor Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) terkait hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam audiensi, PSJ meminta agar PDSKJI mengeluarkan surat edaran kepada seluruh cabang PDSKJI di Indonesia yang memerintahkan …
Read More »