April 1, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Partai Baru Minta KPU Segera Keluarkan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif

Pada diskusi “Geliat Partai Baru pada Pilpres 2019” yang diadakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Read More »

Partai Baru: PKPU Tak Boleh Larang Partai Baru Kampanyekan Paslon Presiden-Wakil Presiden

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai politik dan gabungan partai politik mesti memiliki kursi di parlemen sebesar 20 persen untuk mengusung calon. Pasal ini akan diturunkan ke dalam Peraturan Komisi …

Read More »

Orang dengan Gangguan Jiwa, Hak Pilih, dan Stigma yang Mengancam

Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melakukan audiensi ke kantor Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) terkait hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam audiensi, PSJ meminta agar PDSKJI mengeluarkan surat edaran kepada seluruh cabang PDSKJI di Indonesia yang memerintahkan …

Read More »

Jika Pilkada di Seluruh Daerah, Tak Ada Cukup Psikiater untuk Periksa Kesehatan Jiwa

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora, mengatakan bahwa jumlah psikiater tak cukup untuk memeriksa kesehatan jiwa untuk kepentingan pemilu atau pilkada jika dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, jumlah psikiater belum mencapai seribu …

Read More »

Bawaslu Telah Panggil Perindo Terkait Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Stasiun TV

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, telah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Gondangdia, Jakarta Pusat pada Selasa (20/3), terkait pemanggilan Perindo atas kasus pelanggaran kampanye di stasiun televisi miliki Hary Tanoe. Bawaslu menjelaskan bahwa kampanye, …

Read More »

Titi Anggraini: Banyak Tantangan bagi Integritas Pilkada 2018

Mewujudkan Pilkada berintegritas merupakan pekerjaan berat. Integritas Pilkada mesti tercermin di dalam tiga hal, yakni penyelenggara, proses, dan hasil. Jika salah satu didapati tak berintegritas maka Pilkada secara keseluruhan tak dapat dikatakan berintegritas. Apa saja tantangan integritas Pilkada 2018 dan …

Read More »

Tata Kelola Partai Politik Jadi Akar Persoalan Pilkada, Perlukah Akreditasi?

Belakangan muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme Pilkada langsung kepada proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasannya, Pilkada tak menghasilkan kepala daerah berkualitas, menimbulkan konflik berkepanjangan, dan menjadi ajang jual beli Sumber Daya Alam (SDA) dan bagi-bagi proyek kepada …

Read More »

Partai Baru Nilai PKPU Kampanye Pemilu 2019 Tak Adil

Empat partai baru di Pemilu 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), menilai rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019 tak adil terhadap partai politik baru. …

Read More »

Kegiatan Kampanye Pileg dan Pilpres Mesti Dipisah?

Pada uji publik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Kampanye Pemilu 2019, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjelaskan bahwa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), meski dilaksanakan pada saat yang sama, idealnya dijalankan secara terpisah. Hal ini ditujukan untuk …

Read More »

Cuti di Luar Tanggungan Negara, Petahana Presiden Tak Boleh Gunakan Fasilitas Negara

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ayarie mengatakan, petahana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara untuk kampanye. Merujuk pada Pasal 281 Undang-Undang (UU) No.7/2017, petahana capres dan cawapres tak diperkenankan …

Read More »