August 9, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Desain Surat Suara Pileg Tak Boleh Rugikan Peserta Pemilu

Pada uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019, muncul perdebatan mengenai desain surat suara Pemilihan Legislatif (Pileg). Partai politik dengan nomor urut besar tak ingin desain surat suara seperti …

Read More »

Pemilu Serentak 2019, 4 Bilik Suara per TPS

Untuk Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyediakan empat bilik suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah ini dipukul rata di semua TPS dengan maksimal jumlah pemilih 300 orang per TPS. “Jumlah ini kita pukul rata. Memang …

Read More »

Karton Kedap Air Transparan Satu Kali Pakai untuk Kotak Suara Pemilu 2019

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyampaikan dalam uji publik Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma,Standar,Prosedur Kebutuhan Pengadaan Logistik Pemilu 2019 (19/3) bahwa kotak suara Pemilu Serentak 2019 berbahan dasar karton kedap air. Kotak ini, mengakomodasi istilah “transparan” di …

Read More »

Menanti Jalan Progresif Demokrasi, Dapatkah Cakada Berstatus Tersangka Didiskualifikasi?

Empat calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2018 tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan dua cakada lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena pengembangan kasus korupsi. Maraknya cakada bermasalah integritas menodai proses demokrasi lokal karena membuktikan setidaknya …

Read More »

UU MD3 Sudah Berlaku, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Jokowi Ambil Sikap Konkrit

Kemarin (14/4), Undang-Undang (UU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3 resmi berlaku setelah habis masa tunggu 30 hari sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak menandatangani UU …

Read More »

KPU Mesti Publikasi LADK di SITAP, Pemilih Berhak Tau Donor yang Danai Paslon

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mempublikasi hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) para pasangan calon (paslon). Namun, fokus Bawaslu hanya pada angka di dalam LADK. Bawaslu tidak turut mempublikasi nama-nama pemberi sumbangan kepada para paslon. Padahal, laporan Bawaslu …

Read More »

Awasi LADK Paslon Gubernur-Wakil Gubernur, Ini Temuan Bawaslu

Senin (12/4) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan oleh 53 pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur. Total dana awal yang diterima oleh 53 paslon mencapai 44,47 miliar rupiah. Jumlah ini hanya selisih …

Read More »

25 Hari Kampanye Pilkada 2018, Bawaslu Temukan 4.047 Pelanggaran APK

Masa kampanye telah berjalan selama 25 hari sejak ditetapkannya pasangan calon (paslon) tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU, dengan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), memproduksi alat peraga kampanye (APK) para paslon dengan jumlah yang telah ditentukan. …

Read More »

26 PPDP Terlambat Dibentuk, 471 PPDP Teridentifikasi dari Unsur Partai

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan hasil pengawasan terkait data pemilih. Dalam laporannya, diungkapkan bahwa terdapat 26 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang terlambat dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 26 PPDP tersebut tersebar di 5 provinsi dan 6 kabupaten/kota, …

Read More »

Mengukur Akuntabilitas Para Paslon di Pemilihan Bupati/Wali Kota 2018, Laporan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disetorkan oleh 431 pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di Pilkada 2018. Sejumlah isu menguap, seperti adanya ketidaksinkronan antara jumlah penerimaan dan …

Read More »