Perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan kebolehan memasukkan tokoh yang bukan pengurus partai di dalam bahan dan alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, di Pasal 32 ayat 4 rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma, …

Beberapa partai politik baru merasa ruang untuk melakukan sosialisasi di masa jeda kampanye terlalu sempit. Padahal, sebagai partai baru, pertemuan-pertemuan terbatas diperlukan untuk mensosialisasikan agenda kampanye partai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memberikan perlakukan khusus terhadap partai-partai baru. “Kami sebagai …

Partai politik memprotes ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019. Partai politik menilai ukuran terlalu kecil dan meminta KPU mengkaji kembali. “Ini …

Pada uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019, muncul perdebatan mengenai desain surat suara Pemilihan Legislatif (Pileg). Partai politik dengan nomor urut besar tak ingin desain surat suara seperti …

Untuk Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyediakan empat bilik suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah ini dipukul rata di semua TPS dengan maksimal jumlah pemilih 300 orang per TPS. “Jumlah ini kita pukul rata. Memang …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyampaikan dalam uji publik Peraturan KPU (PKPU) tentang Norma,Standar,Prosedur Kebutuhan Pengadaan Logistik Pemilu 2019 (19/3) bahwa kotak suara Pemilu Serentak 2019 berbahan dasar karton kedap air. Kotak ini, mengakomodasi istilah “transparan” di …

Empat calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2018 tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan dua cakada lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena pengembangan kasus korupsi. Maraknya cakada bermasalah integritas menodai proses demokrasi lokal karena membuktikan setidaknya …

Kemarin (14/4), Undang-Undang (UU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3 resmi berlaku setelah habis masa tunggu 30 hari sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak menandatangani UU …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mempublikasi hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) para pasangan calon (paslon). Namun, fokus Bawaslu hanya pada angka di dalam LADK. Bawaslu tidak turut mempublikasi nama-nama pemberi sumbangan kepada para paslon. Padahal, laporan Bawaslu …

Senin (12/4) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan hasil pengawasan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan oleh 53 pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur. Total dana awal yang diterima oleh 53 paslon mencapai 44,47 miliar rupiah. Jumlah ini hanya selisih …