Empat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas mendorong KPU agar melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan dalam Putusan tersebut MK menyebutkan frasa …

Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan amunisi dana di Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), total uang …

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa maraknya kasus mahar politik merefleksikan buruknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Partai bermain instan dalam pencalonan kepala daerah, mengutamakan popularitas kandidat dan seringkali tidak memperhatikan track record dan …

Perkumpulan untuk Pemillu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kesimpulan rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang diselenggarakan pada Selasa (16/1). Perludem mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Isu mahar politik kembali hangat diperbincangkan setelah munculnya laporan La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), bahwa dirinya diminta dan telah membayar sejumlah uang kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk menjadi calon …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk melaksanakan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 tentang pemberlakuan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Sebagai tindak lanjut, KPU menawarkan dua opsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, guna dapat disetujui bersama …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. KPU semestinya mengacu pada makna verifikasi di Undang-Undang (UU) Pemilu dan tak membagi verifikasi …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat kerja guna mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi kepada seluruh partai politik calon …

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menggambarkan prediksi koalisi pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutus ambang batas pencalonan presiden konstitusional, maka koalisi yang mungkin terbangun paling banyak hanya tiga. Berikut penjelasan Ari dalam bentuk …

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, meminta pembuat Undang-Undang, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberlakuan verifikasi faktual untuk semua partai politik calon peserta pemilu. Pemerintah dan DPR mesti melakukan …