Terpidana hukuman percobaan bisa maju di pilkada. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengubah kesimpulan soal legalitas terpidana dengan …

Terpidana hukuman percobaan diusulkan bisa maju di Pilkada. Upaya membangun Pilkada yang bersih dan berintegritas tercederai. Rapat dengar pendapat (RDP) memanas saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengoreksi redaksi kesimpulan tertulis hasil RDP sebelumnya (26—27/8). KPU …

Masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya ke koalisi Pemerintah seiring reshuffle kabinet mengingatkan rencana Pemilu Serentak 2019. Penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif dalam satu waktu pemilihan bertujuan menghasilkan pemerintahan terpilih yang efektif karena didukung partai mayoritas di parlemen …

Menyederhanakan sistem kepartaian bukan semata mengurangi jumlah partai di parlemen. Makin dekat pembahasan UU Pemilu menuju Pemilu Serentak 2019, wacana seputar bongkar-pasang sistem pemilu kian hangat. Selain pergantian metode pencalonan dan pemberian suara (proporsional terbuka atau tertutup), partai ramai-ramai mewacanakan …

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan seperti menghadapi persimpangan jalan pilihan sistem pemilu. Perempuan di parlemen cenderung memilih sistem pemilu proprosional daftar partai (tertutup). Sedangkan perempuan masyarakat sipil memilih sistem pemilu proporsional daftar calon (terbuka). Dalam diskusi “Menyoal Keterwakilan Perempuan dalam Kodifikasi …

Undang-undang pilkada melanjutkan regulasi kepemiluan sebelumnya yang melarang kampanye di tempat ibadah. Revisi kedua tak menyentuh pasal 69 yang melarang perihal dalam kampanye. Di antaranya Ketentuan huruf i yang melarang kampanye di tempat ibadah. Mengingat pengalaman tinggi potensi pelanggaran terhadap …

Relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah leluasa bergerak di wilayah kelabu regulasi pemilu. Pembuat aturan didesak segera mengatasi kegagapan regulasi ini. Kekosongan hukum dimanfaatkan betul oleh perkumpulan relawan politik penyokong pemenangan kepala daerah. Sekumpulan anak muda menginisiasi Teman Ahok untuk …

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Pilkada hasil revisi kedua mengatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam forum …

Syarat mundur dewan jika mencalonkan di pilkada sudah disepakati mayoritas fraksi. Tapi masih kemungkinan berubah di Paripurna DPR dalam pengesahan hasil revisi undang-undang pilkada. Pasalnya, masih saja dikaitkan syarat mundur dewan dengan syarat (hanya) cuti bagi petahana kepala daerah yang …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ini, Panitia Kerja (Panja) menyampaikan 13 poin revisi yang telah dibahas. Dari 13 poin tersebut, ada satu poin …