November 28, 2024

Maharddhika

Kholilullah P.: Noken Banyak Hadirkan Masalah, Dibutuhkan Aturan Komprehensif

Pilkada 2015 di 269 daerah di antaranya diselenggarakan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat dan Papua. Merujuk daftar daerah penyelenggaraan Pilkada 2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai praktik pemilihan cara Noken masih berlangsung di Kabupaten Yahukimo. Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) …

Read More »

Agus Rianto: Ruang Kota Bersih Reklame, Warga Simpatik Pilkada

Kota Metro, Provinsi Lampung merupakan satu dari sedikit daerah yang petahana kepala daerahnya tak mencalonkan lagi pada 2015. Merujuk pada semangat kesetaraan kontestasi melalui fasilitas kampanye pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah, kontestasi peserta di Pilkada Kota Metro …

Read More »

Husni Kamil Manik: Kesibukan KPU di Daerah Sudah Mencapai Puncak

Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 tinggal satu bulan menuju hari pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim seluruh kegiatan yang direncanakan sudah berjalan optimal. KPU telah melewati tahapan pemutakhiran data, pendaftaran pemilih, …

Read More »

Diah Setiawaty: Apps Chalenge Pilkada Serentak 2015 untuk Pendidikan Pemilih

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 9 Desember 2015, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyelenggarakan lomba “Pilkada Serentak Apps Challenge Code for Vote 4.0”. Lomba ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, …

Read More »

M. Ibnu “Beno” Novit Neang: APBDP Kota Tangsel untuk Politik Kuasa Petahana di Pilkada

Meningkatnya dana hibah sebagai usulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan (APBDP) Tangsel 2015 dari Rp. 29,5 miliar menjadi Rp. 105,2 miliar (naik 256%) diduga untuk kepentingan politik kuasa petahana di pilkada. Direktur eksekutif Tangerang Public Transparency Watch (Truth), …

Read More »

Siapa Berhak Wakili Pemilih Opsi Tidak Setuju

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menawarkan opsi setuju dan tidak setuju dalam pemilihan kepala daerah bercalon tunggal memunculkan kebingungan baru. Siapa yang memiliki kedudukan hukum mewakili pemilih tidak setuju? Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 membuat pasangan calon tunggal di Tasikmalaya, Blitar, …

Read More »

UU Pilkada dan Gerakan Mahasiswa Hari Ini

Gerakan pemuda dan mahasiswa dalam menolak UU Pilkada hari ini berhutang pada perjuangan Hendriawan Sie, Hafidhin Royan, Elang Mulia Lesmana, dan Hery Hartanto—aktivis mahasiswa proreformasi. Mereka gugur melawan oligarki Soeharto, yang runtuh sembilan hari setelah tragedi Trisakti itu. Setidaknya, ada …

Read More »

Heroik M. Pratama: Putusan MK Menyelesaikan Kebuntuan Calon Tunggal

Mahkamah Konstusi (MK) memutuskan Pilkada 2015 bercalon tunggal tak ditunda ke 2017. Putusan Nomor 100/PUU-XIII/yang menyatakan daerah dengan calon tunggal tetap melangsungkan pemilu untuk menanyakan kepada pemilih “setuju” atau “tidak setuju”. Jika pemilih menyatakan setuju maka kandidat tersebut secara otomatis …

Read More »

Beda Laku KPU pada Calon Kepala Daerah (Mantan) Narapidana

KPU di daerah memperlakukan beda pencalonan dua orang berstatus bebas bersyarat di Manado dan Sulawesi Utara. KPU Manado menetapkan, sementara Sulawesi Utara menolak. Koalisi Kawal Pilkada, yang terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi …

Read More »

August Mellaz: Proporsional Tertutup Lebih Pas, tapi….

August Mellaz merupakan salah satu pengamat pemilu yang berperhatian khusus pada sistem pemilu. Beberapa publikasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ditulis olehnya menjelaskan sejumlah variabel sistem pemilu. Belakangan, ia berperhatian mempelajari lebih sistem pemilu yang diterapkan di Jerman. Rumahpemilu.org …

Read More »