Relasi di antara unsur-unsur penyelenggara pemilu yang tidak harmonis, terlebih apabila saling mendelegitimasi akan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, diperlukan pembenahan desain kelembagaan, kewenangan, serta pola rekrutmen pimpinan lembaga. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Rabu (13/1/2021), menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. DKPP menilai Arief melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU. Putusan Dewan …

Pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah yang transparan dan akuntabel diyakini mampu mematahkan persepsi biaya politik yang mahal. Laporan dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel cenderung mendorong pasangan calon habis-habisan menggelontorkan dana demi meraih kemenangan. Kajian Litbang Kompas terhadap Laporan Penerimaan …

Jagat pilkada mendadak gegap gempita, setelah keluar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, yang mendiskualifikasi Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai pasangan calon (paslon) pilkada Kota Bandar Lampung (Barlam). Eva-Deddy dalam putusan tertanggal 5 Januari 2021, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan benar-benar mewujudkan penguatan pengaturan pendanaan kampanye dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Penguatan itu perlu menyentuh aspek akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye secara detail. Hasil olah data Litbang Kompas terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) …

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pasca-pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020, 9 Desember lalu, menunjukkan berulangnya praktik politik uang saat pemilu. Lemahnya penegakan hukum jadi salah satu penyebab praktik itu masih terus terjadi. Untuk mencegah hal serupa kembali marak di …

Untuk mengejar jadwal pemilihan kepala daerah terdekat, yakni 2022, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu harus dipastikan tuntas pada 2021. Setidaknya ada waktu setahun agar UU Pemilu yang baru dapat diterapkan sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada. Secara teknis, penyelesaian pembahasan RUU Pemilu …

Penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang dibarengkan dengan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai akan menyulitkan bagi teknis penyelenggaraan di lapangan. Hal ini selain membebani penyelenggara, juga tidak menguntungkan bagi …

Pemungutan suara Pilkada 2020 telah tuntas terselenggara. Saat ini tahapan beranjak memasuki penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Tentu banyak hal yang harus dievaluasi, baik dari sisi kerangka hukum, pelaksanaan teknis tahapan, partisipasi pemilih, maupun pengawasan dan penegakan hukum …

Kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara berurutan pada 2024 dikhawatirkan menurun. Jeda waktu antarpemilihan yang pendek membebani penyelenggara dan pemilih tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi partai politik. Berdasarkan Pasal 201 Ayat (8) …