Pilkada serentak   2020 diwarnai disparitas harta kekayaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sangat lebar. Selain ada kandidat dengan  kekayaan hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah, ada pula  kandidat yang hartanya minus, alias memiliki utang dengan nominal melebihi …

Jumlah pelanggaran protokol kesehatan di Pemilihan Kepala Daerah 2020 terus meningkat. Di enam provinsi yang menggelar pemilihan, jumlah pasien Covid-19 meningkat. Data dari Badan Pengawas Pemilu ini diharapkan menjadi dasar untuk mengevaluasi gelaran pemilihan di tengah pandemi Covid-19, termasuk membuka …

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 ini diprediksi menurun karena dilaksanakan saat laju penularan Covid-19 masih meningkat. Di sejumlah negara yang sudah melakukan pemilihan umum, tren partisipasi politik juga menurun. Peneliti International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Adhy …

Di tengah berbagai kontroversi yang ada terkait dengan ditunda atau tidak, tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus berlanjut. Saat ini sedang berlangsung masa kampanye yang dimulai sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember …

Peta zona risiko Covid-19 yang menunjukkan situasi pandemi di suatu daerah tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk menunda Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada 2020. Daerah zona merah atau risiko tinggi tetap bisa menyelenggarakan pilkada sepanjang dinilai tidak perlu dilakukan penundaan …

Sudah lebih dari dua pekan kampanye Pilkada 2020 berlangsung. Tidak semua pasangan calon berkampanye secara daring. Pasangan calon yang sudah memanfaatkanya antara lain calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso. Gibran, putra sulung …

Keputusan pemerintah tetap menggelar pemilihan kepala daerah di tengah pandemi memang memunculkan pro dan kontra. Namun, upaya adaptasi segala tahapan pemilihan dengan protokol kesehatan menjadi jalan tengah bagi pelaksanaan pilkada kali ini. Upaya ini dituangkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam …

Sejumlah pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah 2020 mulai dikenai sanksi berupa pengurangan jatah kampanye akibat melanggar protokol kesehatan dan mengabaikan teguran pengawas pemilu. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen peserta, tim kampanye, dan partai politik, untuk ikut mencegah penyebaran virus …

Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Para akademisi dan dokter berpendapat, pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat hingga saat ini. Sebagai perbandingan, …

Kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020. Padahal, metode ini sangat rentan menjadi media penularan virus Covid-19 apalagi kandidat tidak mematuhi protokol kesehatan. Sanksi tegas diperlukan agar gelaran ”pesta demokrasi” …