Di tengah desakan kuat rakyat akan penundaan pilkada serentak 9 Desember 2020, DPR dan pemerintah tetap bergeming. Pemerintah sepertinya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena akan ada penegakan hukum keras bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari teguran hingga ancaman …
Read More »rumahpemiluadmin
Bawaslu Perlu Diberi Kewenangan Audit Investigasi Dana Kampanye
Penguatan regulasi mengenai pelaporan dana kampanye diyakini akan bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pasagan calon dalam pilkada. Selama ini, pelaporan dana kampanye dalam pilkada maupun pemilu hanya formalitas, karena tidak dapat diinvestigasi dan dipastikan kebenarannya. Sebagaimana diberitakan, berdasarkan …
Read More »Perilaku Berkampanye Belum Berubah
Pekan pertama masa kampanye Pilkada 2020 menunjukkan kecenderungan perilaku kampanye di tengah pandemi Covid-19 yang belum berubah dibandingkan dengan pilkada terdahulu. Pertemuan fisik masih mendominasi metode kampanye tim sukses ataupun pasangan calon kepala daerah. Padahal, kampanye tatap muka meningkatkan risiko …
Read More »Hak Pilih dan Hak Hidup OLEH IGNAS KLEDEN
Debat tentang dilaksanakan atau ditunda Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember adalah perdebatan tentang suatu kebijakan pemerintah di tengah krisis nasional, bahkan krisis global, akibat meluasnya serangan Covid-19. Dari pro dan kontra pemerintah dan para pengusul penundaan, terlihat bahwa alasan …
Read More »Pelanggaran Protokol Kesehatan Kampanye Naik
Pelanggaran terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masa kampanye Pilkada 2020 mulai meningkat. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu dibutuhkan untuk memperkuat penanganan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan karena telah mengancam keselamatan publik dan kualitas pilkada. Saat …
Read More »Pelaporan Dana Kampanye Tak Serius
Kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 dinilai tidak serius dan tidak jujur melaporkan dana kampanyenya. Dana yang dilaporkan tidak masuk akal, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 1 juta. Badan Pengawas Pemilu didorong agar intens mengawasi pelaporan dan penggunaan dana …
Read More »Ada Potensi Saling Lempar Tanggung Jawab Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
Pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada 2020 tetap terjadi, kendati relatif belum banyak. Sinergi antar instansi amat dibutuhkan dalam menangani pelanggar protokol kesehatan, termasuk dalam menjatuhkan sanksi. Hal itu karena karena pilkada kali ini yang digelar di tengah pandemi Covid-19, …
Read More »Mempertegak Demokrasi Digital OLEH ALFAN ALFIAN
Pertarungan opini dalam media digital semakin marak belakangan ini. Terlepas dari pro-kontra pendapat satu sama lain, kita memang tengah berada di era, apa yang diistilahkan John Keane dalam Democracy and Media Decadence (2013), era kelimpahan komunikatif. Era ini ditandai oleh dominasi media …
Read More »Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Awal Kampanye Masih Terjadi
Pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan masih ditemukan pada masa awal kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020. Jika pelanggaran terus terjadi, bukan tidak mungkin pemilih akan semakin bersikap apatis terhadap pelaksanaan pilkada. Berdasarkan catatan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 26-27 …
Read More »Menimbang Dua Sisi Dampak Pilkada
Penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR telah mencapai kata mufakat untuk tidak menunda pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Pemilihan tetap dilakukan di 270 daerah yang meliputi 9 pemilihan gubernur, 37 pemilihan wali kota, dan 224 pemilihan bupati. Kesepakatan …
Read More »