Debat tentang dilaksanakan atau ditunda Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember adalah perdebatan tentang suatu kebijakan pemerintah di tengah krisis nasional, bahkan krisis global, akibat meluasnya serangan Covid-19. Dari pro dan kontra pemerintah dan para pengusul penundaan, terlihat bahwa alasan …

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masa kampanye Pilkada 2020 mulai meningkat.   Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu dibutuhkan untuk   memperkuat  penanganan dan sanksi bagi  pelanggar protokol kesehatan karena telah  mengancam keselamatan  publik dan kualitas pilkada. Saat …

Kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 dinilai tidak serius dan tidak jujur melaporkan dana kampanyenya. Dana yang dilaporkan tidak masuk akal, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 1 juta. Badan Pengawas Pemilu didorong agar intens mengawasi pelaporan dan penggunaan dana …

Pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada 2020 tetap terjadi, kendati relatif belum banyak. Sinergi antar instansi amat dibutuhkan dalam menangani pelanggar protokol kesehatan, termasuk dalam menjatuhkan sanksi. Hal itu karena karena pilkada kali ini yang digelar di tengah pandemi Covid-19, …

Pertarungan opini dalam media digital semakin marak belakangan ini. Terlepas dari pro-kontra pendapat satu sama lain, kita memang tengah berada di era, apa yang diistilahkan John Keane dalam Democracy and Media Decadence (2013), era kelimpahan komunikatif. Era ini ditandai oleh dominasi media …

Pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan masih ditemukan pada masa awal kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020. Jika pelanggaran terus terjadi, bukan tidak mungkin pemilih akan semakin bersikap apatis terhadap pelaksanaan pilkada. Berdasarkan catatan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 26-27 …

Penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR telah mencapai kata mufakat untuk tidak menunda pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Pemilihan tetap dilakukan di 270 daerah yang meliputi 9 pemilihan gubernur, 37 pemilihan wali kota, dan 224 pemilihan bupati. Kesepakatan …

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Partisipasi masyarakat adalah esensi dari demokrasi. Namun, pola di Indonesia saat ini, elite politik semakin berjarak dengan rakyat. Misalnya, soal Pilkada 2020 yang tetap digelar di tengah pandemi Covid-19. Meski masyarakat lantang bersuara, elite seperti abai. Sehari sebelum rapat Pilkada …