DPR diharapkan mengidentifikasi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu guna mencegah ketentuan yang telah dibatalkan, diatur kembali dalam UU Pemilu. Sejumlah ketentuan di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang dibuat oleh tenaga ahli Komisi II DPR dan Badan Keahlian DPR …

Kementerian Dalam Negeri memaksa pemda memenuhi kebutuhan anggaran untuk menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19. Padahal pemda kesulitan memenuhinya. Kementerian Dalam Negeri mengabaikan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam memenuhi kebutuhan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di …

Dengan adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pemilu berdasarkan Pasal 122A ataupun Pasal 201A tersebut, tentu harus dipikirkan lebih lanjut beberapa konsekuensi kebijakan. Mempertanyakan pilkada pada saat pandemi Covid-19 saja sudah menjadi problematik tersendiri, apalagi memikirkan jawabannya. Jika berangkat dari perspektif konstitusi, …

Simulasi model keserentakan pemilu perlu dilakukan terlebih dulu sebelum diputuskan model yang akan berlaku pada pemilu selanjutnya. Salah satunya agar selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Model keserentakan pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu didorong untuk …

KPU dan Bawaslu menunggu kepastian tambahan anggaran pilkada dan peralatan protokol Covid-19. Padahal, tahapan lanjutan direncanakan dimulai 15 Juni. Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19 menghadapi tantangan yang luar biasa besar dari sisi teknis, anggaran, dan …

Keputusan melanjutkan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran. Persoalan kesehatan hingga kualitas pemilihan menjadi hal yang paling utama dikhawatirkan. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Tahapan yang terhenti sejak …

Penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen dengan menaikkan ambang batas parlemen berisiko mengulang banyaknya suara rakyat yang hangus atau tak terwakili di parlemen seperti terjadi pada Pemilu 2019. Penyederhanaan jumlah partai dinilai lebih efektif ditempuh dengan memperkecil alokasi jumlah kursi …

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 terhadap permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “Partai politik …