March 14, 2025

rumahpemiluadmin

Pilkada di Era Pandemi Covid-19 OLEH W RIAWAN TJANDRA

Dengan adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pemilu berdasarkan Pasal 122A ataupun Pasal 201A tersebut, tentu harus dipikirkan lebih lanjut beberapa konsekuensi kebijakan. Mempertanyakan pilkada pada saat pandemi Covid-19 saja sudah menjadi problematik tersendiri, apalagi memikirkan jawabannya. Jika berangkat dari perspektif konstitusi, …

Read More »

Simulasi Prasyarat Memilih Model Keserentakan Pemilu

Simulasi model keserentakan pemilu perlu dilakukan terlebih dulu sebelum diputuskan model yang akan berlaku pada pemilu selanjutnya. Salah satunya agar selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Model keserentakan pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu didorong untuk …

Read More »

Tidak Cukup Bermodal Keyakinan Siapkan Pilkada di Tengah Pandemi

KPU dan Bawaslu menunggu kepastian tambahan anggaran pilkada dan peralatan protokol Covid-19. Padahal, tahapan lanjutan direncanakan dimulai 15 Juni. Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19 menghadapi tantangan yang luar biasa besar dari sisi teknis, anggaran, dan …

Read More »

Was-was Pilkada di Tengah Pandemi

Keputusan melanjutkan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran. Persoalan kesehatan hingga kualitas pemilihan menjadi hal yang paling utama dikhawatirkan. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Tahapan yang terhenti sejak …

Read More »

Ambang Batas Parlemen Tinggi, Lebih Banyak Suara Rakyat Tak Terwakili

Penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen dengan menaikkan ambang batas parlemen berisiko mengulang banyaknya suara rakyat yang hangus atau tak terwakili di parlemen seperti terjadi pada Pemilu 2019. Penyederhanaan jumlah partai dinilai lebih efektif ditempuh dengan memperkecil alokasi jumlah kursi …

Read More »

Putusan MK No. 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 terhadap permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “Partai politik …

Read More »

Desain Pemilu Dirumuskan

Tenaga ahli Komisi II DPR dan Badan Keahlian DPR telah tuntas merumuskan draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang diminta Komisi II DPR. Banyak hal mendasar yang berubah di dalamnya jika dibandingkan dengan regulasi pemilu sebelumnya. Perubahan pun menuai perdebatan di antara …

Read More »