Tiga ahli hukum dan perbandingan politik yang hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan keserentakan pemilu mengajukan bangunan argumentatif perlunya pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah. Asas-asas pemilu yang diatur di dalam konstitusi dipandang akan lebih terpenuhi dengan …

Pasca Pemilu 2019, sejumlah partai politik menyelenggarakan suksesi kepemimpinan untuk menjalankan fungsi kaderisasi dan meningkatkan performa kinerja mesin politik masing-masing. Kendati demikian, hasil suksesi kepemimpinan sejumlah partai politik nasional justru tidak menunjukkan adanya proses regenerasi kepemimpinan yang efektif. Hal itu …

Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang terbangun lama tercoreng oleh penangkapan anggota KPU, Wahyu Setiawan, terkait dengan dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih. KPU meminta maaf atas kejadian ini dan akan mengambil inisiatif untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Dalam …

Praktik demokrasi perwakilan diproyeksi mengalami perubahan seiring penggunaan kecerdasan buatan dan otomasi yang datang dalam era Revolusi Industri 4.0. Pada sisi lain, praktik demokrasi deliberatif atau diskursif masih menemui tantangan tersendiri seiring tingkat kesadaran politik masyarakat serta sentralisasi keputusan politik. …

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengkaji desain penataan sistem politik ke depan yang ingin dibenahi melalui pembahasan beragam rancangan undang-undang di bidang politik. Namun, hingga sejauh ini belum ada konsep yang jelas dari DPR dan pemerintah mengenai desain koheren penataan …

Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dijanjikan akan terbit pekan ini. Penerbitan aturan itu memberikan kepastian hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan penundaan pencalonan eks narapidana selama lima tahun sejak vonis …

Apakah persaingan antar partai politik peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2019 telah berlangsung bebas dan adil? Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan parameter pemilu demokratik. Salah satu yang perlu dievaluasi dari setiap penyelenggaraan pemilu adalah: apakah pemilu …

“Persoalan yang kompleks dan mencakup banyak kepentingan politik jangan dibahas tergesa-gesa dan tertutup dari publik.” JAKARTA, KOMPAS— Rencana pemerintah menggabungkan sejumlah undang-undang bidang politik, kepemiluan, dan pemerintahan dalam produk omnibus law perlu dimulai dengan kajian desain yang koheren tentang penataan sistem politik …

Rencana pemerintah dan parlemen untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang terkait cenderung beroleh tanggapan positif. Sejumlah catatan diberikan terutama yang berhubungan dengan proses elektoral dalam demokrasi. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia …

Di penghujung 2019, sebagian dari kita cemas dengan masa depan demokrasi. Sebelumnya, di awal tahun, sebagian kita cemas dengan prospek pemilu (serentak). Ketika Pemilu Serentak 2019 berakhir, rasa lega terasa. Seperti ada beban berat di pundak yang telah terangkat. Publik …